INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu.
Ia menilai, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.
"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah. Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah," jelas Mulyanto dalam siaran persnya yang diterima redaksi Industry.co.id pada Jumat (28/8).
"Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?," tegasnya.
Sebagai komisaris utama Pertamina lanjutnya, Ahok seharusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik.
Dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai sebenarnya Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina.
Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi komisaris utama, mantan Gubernur DKI itu sesumbar bisa memperbaiki Pertamina.
"Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi," ujar politisi Fraksi PKS itu.
Secara teori, menurut Mulyanto, di semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung, bukan rugi seperti sekarang. Pasalnya, saat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia.
"Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar," ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya heran jika dalam laporan semester pertama tahun 2020 ini Pertamina malah rugi. Ia menduga ada faktor non-teknis yang menyebabkan Pertamina mengalami rugi yang begitu besar.
Untuk itu ia minta peran pengawasan komisaris utama lebih ditingkatkan. Di sisi lain, Pemerintah pun jangan sungkan mengevaluasi kerja komisaris utama yang sekarang.
"Jika memang tidak mampu pecat saja. Ganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan. Pertamina butuh gagasan besar. Bukan omong besar," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN perlu segara melakukan langkah-langkah strategis guna mengembalikan images dan capaian perseroan.
"Pertamina ambles dari daftar Fortune Global 500 sebagai perusahaan dengan pendapatan kotor terbesar di dunia. Saya kira ini harus juga menjadi koreksi Pertamina untuk mengambil langkah-langkah strategis. Dulu kan ada di 170-an sebelumnya. Apakah ini dampak dari pembentukan sub holding ataukah memang dalam lima tahun terakhir ini Pertamina menurun pendapatannya,” sebut Herman saat dihubungi redaksi Industry.co.id Jumat (28/8).
Namun, dirinya tidak ingin mempersoalkan kinerja direksi dan komisaris pertamina. Ia hanya meminta agar perseroan dapat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Saya tidak ingin subjektif ya, bukan kesalahan personal, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama di korporasi untuk segera melakukan langkah-langkah strategis. Sehingga kemudian Pertamina bisa melakukan akselerasi ekspansinya. Namun, jangan juga kemudian kita membicarakan lima tahun lalu, terkait dengan RTMP. Ini sudah lima tahun dibicarakan, sampai sekarang masih dibicarakan. Ini yang harus menjadi perhatian betul,” pungkasnya.
