DPR Ini Ingatkan Pemerintah untuk Prioritaskan Kesejahteraan Petani Garam dan Tembakau

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet Ariyadi menyampaikan pesan kepada Pemerintah agar di masa pandemi Covid-19 ini juga tetap memperhatikan kesejahteraan petani garam dan tembakau, mengingat keduanya sangat berkontribusi di dalam menjawab kebutuhan masyarakat, dan penerimaan negara di sektor cukai rokok.

Ia pun menaruh harapan besar agar Pemerintah dan Legislatif mampu membangun intensitas koordinasi dan komunikasi dalam sejumlah hal, salah satunya terkait harga garam yang masih memprihatinkan.

“Terkait masalah harga garam hari ini yang sudah menjadi momok yang sangat memprihatinkan, bagi kami khususnya warga Madura yang mayoritas sebagai petambak garam. Tentunya ada harapan besar bagaimana tahun 2021 perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi baik dalam hal regulasi ataupun kebijakan yang pro terhadap petambak garam," ujar Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Masyarakat Madura pun diketahui memiliki harapan yang besar agar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ini juga mengacu pada petani garam.  Selain itu, masyarakat Madura yang sebagian besar bekerja sebagai petani tembakau juga menaruh harapannya kepada Pemerintah dan Legislatif untuk hadir terhadap para petani tembakau.

“Tentunya harapan besar bagi kami Pemerintah mampu untuk melakukan inovasi dan kreasi agar bagaimana hasil tembakau ini tidak hanya untuk supplier rokok,” jelas Slamet.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendorong agar Pemerintah mampu melakukan proses ekstraksi terhadap industri tembakau, sehingga kesejahteraan petani tembakau tidak saja bergantung pada pabrikan rokok.

“Harapan besar hasil industri dari tembakau ini mampu dilakukan proses ekstraksi, sehingga kesejahteraan petani tembakau ini tidak saja tergantung pada pabrikan rokok,” tegas Anggota BURT DPR RI ini.

Terakhir, Slamet juga mengingatkan Pemerintah agar mampu melakukan kebijakan antisipatif terhadap potensi gagal panen raya. Antisipasi ini harus diperhatikan agar ketersediaan kecukupan pangan ini juga tersedia dengan baik, karena jika ketersediaan pangan ini menjadi persoalan dikhawatirkan akan terjadi juga krisis sosial.

"Harapan besar bagi kami, Pemerintah perlu untuk istilahnya sedia payung sebelum hujan agar para petani di dalam masa pandemic ini tidak mengalami krisis pangan," tutup Slamet.