DPR Serap Kritik MUI Terkait Sertifikasi Halal dalam RUU Ciptaker

INDUSTRY.co.id - Jakarta - DPR RI bersama dengan Pemerintah terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memastikan, pembahasan RUU Ciptaker dibahas secara mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

“RUU ini kita bahas dengan melibatkan seluruhnya, seperti saat ini Majelis Ulama Indonesia juga kita minta masukannya,” papar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu usai menerima Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi melalui keterangan yang diterima redaksi Industry.co.id pada Kamis (13/8/2020).

Pembahasan RUU Ciptaker terus dilakukan di Panja Baleg DPR RI secara seoptimal mungkin, sebab adanya pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat sangat membutuhkan RUU tersebut.

“Yaitu berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi harus, dikuatkan kemudian mengenai tenaga kerja ini seperti sertifikasi halal kita serap masukan dari MUI ini secara tepat,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

“Pertemuan dengan MUI ini tidak hanya membahas mengenai RUU Ciptaker, namun juga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP),” tambah Azis.

“Tak hanya RUU Ciptaker saja tetapi RUU HIP ini kita minta masukannya apalagi rencananya akan diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” jelas Azis.

Sementara itu Wakil Metua Umum MUI Muhyiddin Junaidi memastikan pihaknya akan mengawal pembahasan RUU Ciptaker dan RUU BPIP.

MUI sebagai bagian dari elemen anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya dan atas izin Allah menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya di negara ini.

Alasan itulah, sambung Muhyiddin, pihaknya sangat berharap agar masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR RI dalam merumuskan RUU tersebut karena tujuan MUI adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini.

“Sebagai bukti bahwa MUI memiliki sense of crisis, sense of belonging dan sense of responsibility," kata Muhyiddin.

Muhyiddin berharap MUI bisa terus memantau perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR.

"Apabila memang nanti ada hal hal yang mungkin merugikan rakyat dan menganggu kedaulatan negara, maka kami tidak segan segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada mereka, mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian,” pesannya.