Pemda Perlu Catat! Begini Alur Pinjaman PEN Daerah dan Skema Pembayaran

Oleh : Candra Mata | Sabtu, 08 Agustus 2020 - 02:30 WIB

Ilustrasi Uang (ist)
Ilustrasi Uang (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Prima Astera mengatakan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah diberikan hanya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak Covid-19 dan punya program/kegiatan yang jelas untuk menanganinya. 

Menurutnya ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. 

Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN 2020 dan kedua, pinjaman dukungan Program PEN yang sumber dananya dari PT SMI.

"Skema pendanaan pinjaman daerah dari akun pemerintah pusat akan dilewatkan ke PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu. Dari PT SMI yang akan melakukan disbursement kepada Pemda. Ada dua skema besar di sini yang pertama, kami dari Pemerintah Pusat melakukan perjanjian pengelolaan pinjaman dengan PT SMI. Misalnya jenis pinjaman seperti apa, apakah (pinjaman) program apakah pinjaman kegiatan, termnya, dll. Kemudian dari PT SMI melakukan perjanjian kerjasama," kata Dirjen PK Prima Astera di Jakarta Jumat (7/8).

Dijelaskannya, pinjaman daerah yang umum seperti dalam PP 56, biasanya daerah paling banyak pinjam melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD)-nya. Tetapi sebetulnya daerah bisa pinjam melalui PT SMI, BPD dan pinjaman lain.

Perbedaan yang sifatnya umum, segala proses masih berlaku untuk pinjaman. 

"Misalnya dari segi due dilligence, sifatnya hanya untuk pembangunan infrastruktur yang punya income flow untuk jaminan pinjaman, tenor pinjaman terbatas, tingkat bunga mengacu ke pasar yang saat ini kalau di BPD ada di dua digit, juga ketentuan lain dari inisiasi sampai pinjaman didisburst paling cepat 6 bulan, lebih dari 1 tahun bahkan tidak jadi karena tidak ketemu antara tone kebutuhan dan proses," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan relaksasi terkait flow pinjaman dan due dilligence agar pinjaman dapat segera dicairkan dan digunakan untuk PEN.

"Dalam skema pinjaman yang kita lakukan, kita melakukan relaksasi. Harapannya bisa dilakukan sangat cepat," ucapnya.

Relaksasi pertama menurut Prima adalah terkait flow pinjaman tersebut. Kalau ketentuan pinjaman umum, flownya biasanya pinjaman akan diajukan melalui Kemendagri. 

Kemudian Kemendagri akan mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan, akan dilakukan pengujian yang sifatnya pendalaman ke APBDnya. 

Dikatakannya, proses akan memakan waktu relatif signifikan, bisa seminggu atau tergantung kesiapan daerah tersebut. 

"Dalam proses sekarang walaupun menggunakan metodologi yang sama, tapi ada batas waktu tertentu jadi dari Kemendagri hanya sekitar 3 hari, dia bisa mengajukan ke Kementerian Keuangan," jelasnya dari sisi flow pinjaman.

Adapun untuk relaksasi kedua, yakni dari segi due dilligence. Di Kementerian Keuangan nantinya akan menguji apakah program-program yang diajukan Pemda sesuai dengan program nasional yang ada serta program yang ada kaitannnya dengan kebijakan APBN. 

Pada pinjaman PEN ini, acuannya apakah pinjaman ini akan dilakukan sebagai substitusi dari Transfer ke Daerah atau APBD yang turun pendapatannya. 

"Selanjutnya dari segi due dilligence proses, di Kementerian Keuangan akan menguji apakah program-program yang diajukan Pemda sesuai dengan program nasional yang ada serta program yang ada kaitannnya dengan kebijakan APBN seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilakukan pemotongan Rp94 triliun dialihkan ke program lain melalui K/L termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dihentikan sekitar Rp25 triliun," ungkap Prima.

"Selanjutnya, yang akan diberikan relaksasi adalah DAK pendidikan dan kesehatan. Pada pinjaman PEN ini, acuannya apakah pinjaman ini akan dilakukan sebagai substitusi dari Transfer ke Daerah atau APBD yang turun pendapatannya," terangnya.

Sementara itu untuk perbedaan kedua, selama ini PT SMI hanya memberikan pinjaman yang ada income streamnya.

Tapi sekarang, pemerintah tidak melihat itu, tapi lebih kepada output atau KPI kinerja yang akan ditentukan pada saat pemberian pinjaman tersebut. 

Selanjutnya ketiga, SMI akan melakukan percepatan-percepatan cross checking singkat saja karena pengecekan sudah dilakukan di DJPK Kemenkeu maupun di Kemendagri.

Adapun untuk skema pengembalian pinjaman akan diperhitungkan langsung dengan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Transfer Umum (DTU).

PT SMI akan meminta pemotongan DTU kemudian DJPK akan melakukan pemotongan dengan bukti pemotongan.

Ia melanjutkan, skema pencairannya juga demikian. 

PT SMI akan minta butuhnya berapa ke DJPK. Kemudian DJPK akan menyampaikan ke PT SMI dengan rekening khusus dimana pembayaran, pokok pinjaman akan dikurangi biaya provisi 1%, biaya pengelolaan 0,85 dibayarkan langsung ke PT SMI. 

Skema pembayaran kedua, pembayaran pokok, bunga dan biaya dibayar sesuai ketentuan PT SMI. 

"Jadi PT SMI sebenarnya sudah punya aturan bagaimana cara pembayarannya, tapi kami DJPK memback-up dengan jaminan pembayaran bisa dilakukan dengan pemotongan DTU," pungkasnya. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 09:50 WIB

Meski Kasus Positif Masih Cukup Tinggi, Kesembuhan Pasien COVID-19 Naik 35,8 Persen Dalam Sepekan

Berdasarkan analisa mingguan per 20 September, urutan 5 teratas per provinsi, kasus sembuh DKI Jakarta naik 1.540 (5.995 -> 7.495), Jawa Barat naik 1.093 (1.130 -> 2.223), Jawa Tengah naik 845…

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 09:35 WIB

Mohon Dicatat, Pemerintah Tak Akan Mentolerir Aktivitas Politik yang Berpotensi Tingkatkan Penularan COVID-19

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, soal protokol kesehatan selama pilkada telah dijamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan No. 6 dan No. 10 Tahun…

Ketua DPR RI - Puan Maharani

Rabu, 23 September 2020 - 09:15 WIB

Pandemi Covid-19, Ketua DPR Apresiasikan Lonjakan Aktivitas Olahraga Pada Masyarakat

Puan meminta Pemerintah merespons tingginya minat berolahraga masyarakat dengan memfasilitasi sarana berolahraga yang memadai, aman, dan nyaman.

Pupuk Indonesia

Rabu, 23 September 2020 - 08:59 WIB

Pupuk Indonesia Siapkan Pasokan Pupuk Jelang Musim Tanam

Para produsen pupuk yang terdiri dari PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja telah menyiapkan total stok pupuk bersubsidi yang…

Mappilu PWI Kunjungi Kapolri yang Diwakili Asops Kapolri, Irjen. Pol. Imam Sugianto, M.Si. di Mabes Polri

Rabu, 23 September 2020 - 08:45 WIB

Mappilu PWI Minta Ketegasan Polri Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

'Roadshow’ ini dalam rangka persiapan diskusi yang dilatar belakangi oleh gelaran Pilkada Serentak 2020 yang oleh banyak kalangan diminta untuk ditunda meski oleh Pemerintah dan DPR ditetapkan…