Simak! Ini Rencana Pemerintah Jaga Perbaikan Ekonomi Kuartal 3 Tahun 2020

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa memasuki semester kedua indikasi kinerja ekonomi mulai menunjukkan tren perbaikan, begitu juga secara global. 

"Indikasi pemulihan aktivitas ekonomi ke depan juga akan terjadi," terangnya Rabu (5/8).

Hal tersebut menurutnya ditunjukkan oleh peningkatan kinerja manufaktur dalam indikator Purchasing Manager Index (PMI) bulan Juli 2020.

Dimana Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli sebesar 46,9 menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih di bawah benchmark 50. 

Lalu impor bahan baku di bulan Juni juga telah tumbuh membaik menjadi -13,3% tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari -43,1% bulan sebelumnya dan impor barang modal telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,6% dari -40,0% di bulan Mei sejalan dengan perbaikan PMI. 

Sejatinya, terang Febrio sektor manufaktur akan mulai pulih di triwulan III. 

“Seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru yang di berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi diharapkan berjalan dengan percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkapnya.
 
Febrio menjelaskan, di triwulan III dan IV, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 triliun bakal terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui belanja perlindungan sosial.
 
Selanjutnya untuk pogram belanja perlindungan sosial sudah berjalan sebesar Rp85,51 triliun dan akan diperluas dan ditambah antara lain dengan Bantuan Beras untuk Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rp4,6 triliun (mulai cair bulan September).

Selanjutnya Bantuan Tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp5 triliun yang akan cair bulan Agustus, Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp1,5 triliun, Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM yaitu Rp2,4 jt per UMK.

Sehingga total sebesar Rp28 triliun, dan Bantuan Gaji Rp600 ribu untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja, sebesar Rp31,2 triliun. 

Berikutnya, dari program PEN sisi penawaran harus diperkuat. Kombinasi antara penempatan dana murah pada perbankan dengan penjaminan kredit UMKM serta penjaminan kredit korporasi padat karya diharapkan menggerakkan kredit. 

Lalu penempatan dana pada bank Himbara diharapkan dapat dilakukan leverage hingga 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan, sementara untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dilakukan leverage 2 kali. 

Dengan demikian, dengan penempatan dana saat ini sebesar Rp30 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Rp11,5 triliun di bank BPD diharapkan dapat di-leverage hingga Rp113 triliun.

"Dalam waktu dekat, dapat dilakukan penempatan dana kembali pada bank-bank yang lain," ujar Febrio.

Adapun skema penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi padat karya, diharapkan akan dapat mendukung penyaluran kredit masing-masing Rp65 triliun hingga Desember 2020.

"Insentif sektoral juga harus diintensifkan," ucapnya.

Selain itu, insentif perpajakan seperti PPh 22 Impor, PPh 25, PPh Final PP 23, dan Restitusi PPN dipercepat.

Saat ini insentif telah dinikmati oleh 404.554 wajib pajak (WP) dengan nilai manfaat sebesar Rp16,56 triliun. 

Adapun manfaat paling tinggi dikatakannya bakal dinikmati oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan.
 
Selanjutnya pemerintah juga memberikan tambahan bantuan kepada dunia usaha berupa keringanan tagihan listrik untuk semua pelanggan industri, bisnis, dan sosial untuk Juli hingga Desember 2020 dengan nilai anggaran Rp3,1 triliun ini diharapkan menambah daya tahan perusahaan.
 
"Aktivitas perekonomian di daerah juga harus terus didukung. Program pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp15 triliun telah diluncurkan dan dimulai dengan Pemda Jawa Barat Rp1,9 triliun dan DKI Jakarta Rp4,5 triliun," jelas Febrio. 

"Program ini diharapkan bisa menggerakkan aktivitas perekonomian di daerah," pungkasnya.

Ini Rencana Pemerintah Jaga Perbaikan Ekonomi Kuartal 2 dan 3 Tahun 2020

Peelu juga diketahui, pada Rabu siang (5/8) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis  data perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun.

Sementara ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). 

Sementara dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. 

Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.