Luhut Meradang, Ini Ancaman untuk Pengusaha Nikel yang Masih Bandel

Oleh : Ridwan | Jumat, 24 Juli 2020 - 11:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (fokusbisnis.com)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (fokusbisnis.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pelaku usaha harus mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Aturan tersebut dibuat untuk memberikan keadilan terhadap penambang dengan smelter.

Hal itu disampaikan Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Menurutnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM, terkait penerapan dan pengawasan dalam proses transaksi jual beli bijih nikel dari penambang kepada smelter.

"Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapapun. Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin," ujar Seto usai rapat koordinasi virtual pada Kamis (23/7/2020), dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Marves.

Sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait Harga Patokan Mineral (HPM) bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.

Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh K/L termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Tujuan penetapan aturan mengenai HPM sendiri adalah untuk menciptakan keseimbangan antara penambang dan pengusaha smelter, terutama mendorong good mining practices namun tetap menjaga daya saing industri hilirisasi di Indonesia. Selain itu juga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak di Indonesia.

Pengaturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM tidak ditetapkan secara sepihak, karena merupakan hasil dari diskusi dan kesepakatan bersama dengan para pelaku usaha dan pemangku kebijakan sektor mineral, khususnya nikel.

Pihak yang terlibat diantaranya adalah penambang nikel yang diwakili APNI, serta perusahaan pertambangan dan perusahaan smelter yang diwakili AP3I.

Meskipun demikian, masih tetap ada praktik di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati tersebut. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun relaksasi kebijakan ekspor sudah diberlakukan, karena harga bijih nikel domestik tetap rendah.

Oleh karena itu, Menko Luhut minta koordinasi yang baik antara Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kemenperin dan BKPM melalui Satuan Tugas yang akan dibentuk untuk memastikan implementasi aturan mengenai HPM di lapangan.

Satgas tersebut juga akan secara rutin mengevaluasi dan berwenang untuk memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar dan tidak mengikuti aturan.

"Pemerintah tidak akan berkompromi mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang. Keadilan harus ditegakkan baik kepada seluruh pelaku usaha, oleh karena itu kami minta semua pihak untuk patuh terhadap aturan. Hal ini saya kira sangat sederhana, sangat clear. Tinggal semua pihak mengeksekusi," tegas Seto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Supari, di diskusi "Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi"

Selasa, 22 September 2020 - 23:15 WIB

BRI Ingatkan UMKM Agar Bantuan Presiden Digunakan Buat Modal Usaha

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) mengharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk hal yang produktif agar usahanya bisa bangkit di era pandemi.

Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2020).

Selasa, 22 September 2020 - 18:57 WIB

Doktor ‘Matematika’ UGM Pimpin Dekopin Jateng, Nurdin Halid: Saya Percaya Sosok Dr. Walid

Jawa Tengah-Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa…

Dropbox sampah kemasan

Selasa, 22 September 2020 - 18:38 WIB

Dukung Indonesia Bebas Sampah, Tiga Perusahaan ini Berkolaborasi Hadirkan Program Dropbox Sampah Kemasan

Aksi kolaborasi ini juga merupakan wujud dukungan sektor swasta terhadap PP RI No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah…

Presiden Joko Widodo

Selasa, 22 September 2020 - 18:22 WIB

Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehadiran pelabuhan utama baru tersebut akan berperan…

Persib Bandung FC

Selasa, 22 September 2020 - 18:00 WIB

PERSIB Siapkan Pemain-Pemain Profesional

Sama seperti Saiful, Ardi Maulana atau Dudung merupakan pemain PERSIB U-20 yang berhasil masuk daftar pemain Pangeran Biru untuk kompetisi Liga 1 2020. Selain mereka, ada Kakang Rudianto dan…