Soal Program Kartu Pekerja, Anggota DPR Ini Minta Perpres Perubahan Kartu Prakerja Dihentikan Saja

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 14 Juli 2020 - 13:39 WIB

Penyerahan kartu pekerja DKI untuk karyawan PT Food Station dilakukan selama 2 hari di Kantor Cabang Bank DKI yang ada di PIBC
Penyerahan kartu pekerja DKI untuk karyawan PT Food Station dilakukan selama 2 hari di Kantor Cabang Bank DKI yang ada di PIBC

INDUSTRY.co.id,Jakarta-Presiden Joko Widodo melakukan revisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020 lalu.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyatakan keheranan atas sikap pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja yang banyak mendapat kritik masyarakat. Demikian pesan tertulis disampaikan Sukamta kepada media (12/07/2020).

"Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang lama. Termasuk soal pelatihan daring yang banyak mendapat kritikan, masih saja akan dilakukan. Dalam Perpres yang baru pada pasal 5 ditambahkan adanya konten pelatihan kewirausahaan, juga disebutkan di pasal 6 ayat 2 pelatihan dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja, ini kan seperti tambahan pemanis kata saja."

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan online ditiadakan dan skema kartu prakerja murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK. Hal ini menurutnya akan lebih menghemat pengeluaran uang pemerintah yang saat ini jumlahnya terbatas karena minimnya pendapatan negara.

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara online ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat 5,6 trilyun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil."

Lebih lanjut Sukamta juga melihat aktivitas transaksi melalui paltform digital pada masa pandemi saat ini meningkat pesat. Laporan Kominfo, aktivitas belanja online meningkat sampai 400 persen selama pandemi Covid-19. Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce melonjak jadi USD2,4 miliar atau meningkat 26 persen dari kuartal II-2019.

"Dengan kondisi masyarakat yang alami kesulitan ekonomi,  pemerintah bisa meminta kepada perusaaan paltform  digital untuk berikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu. Saya yakin perusahaan paltform digital yang saat ini sedang mereguk untung besar mau untuk buat skema pelatihan gratis."

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga tetap ingatkan pemerintah untuk tidak semaunya membuat aturan di masa pandemi yang dapat dapat mengarah kepada moral hazard. Seperti di Perpres revisi ini disebutkan pada pasal 31A, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah.

"Ini kan jelas bisa membuka peluang korupsi, karena diberi diskresi sebagai proses yang tidak masuk pengadaan barang dan jasa. Apalagi pada pasal 31B disebutkan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. Ukuran itikad baik kan sangat subyektif, revisi Perpres ini terlalu berlebihan. Akan lebih baik program ini dihentikan saja dan diganti dengan skema bantuan untuk korban PHK akibat pandemi."

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Daewoong Pharmaceutical

Senin, 10 Agustus 2020 - 16:00 WIB

Industri Farmasi Daewoong Bukukan Penjualan EPO Rp145 Miliar Sepanjang Tiga Tahun

Setelah mendirikan Daewoong Infion, perusahaan joint venture antara Daewoong Pharmaceutical dan Infion pada tahun 2012, Daewoong Group membuka pabrik biofarmasi pertama di Indonesia yang berlokasi…

Cukai Rokok (ilustrasi)

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:48 WIB

Penyederhanaan Struktur Cukai Rokok Buka Peluang Emiten Rokok Raksasa Makin Cuan

Disinyalir, penyederhanaan layer cukai akan membuat pabrikan golongan II untuk naik tingkat dan membayar cukai yang sama besarnya dengan para pendahulu, antara lain emiten HM Sampoerna (HMSP).

foto pasar Kalideres/ sumber: harian umum

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:37 WIB

Penghasilan Sangat Berat! Forum Pedagang Pasar Kalideres Minta Tempat Penjualan yang Layak

Jakarta-Di tengah masa sulit akibat dampak pandemi Covid 19 juga berdampak buruk bagi para pedagang yang sebagian besar adalah pedagang kecil, Forum Pedagang Pasar Kalideres meminta pengelola…

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:36 WIB

Muhammadiyah 'Jewer' Nadiem Soal Zona Kuning

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menengah mengizinkan zona kuning untuk belajar tatap muka mendapat cibiran dari PP Muhammadiyah.

Ilustrasi Pengelolaan Hutan (Photo by Republika)

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:30 WIB

Tumpang Tindih Pengelolaan Hutan Jadi Pemicu Bencana Jangka Panjang

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki kekuatan strategis mulai dari sosial, budaya, ekonomi,…