Komisi XI 'Tegor' Dirut PT SMI: Cek yang Benar, Masa Ada Daerah yang 'Ongkang-ongkang' Kaki di Berikan Pinjaman

Oleh : Candra Mata | Jumat, 10 Juli 2020 - 09:20 WIB

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hatari
Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hatari

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari meminta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Edwin Syahruzad untuk melakukan pengecekan kembali secara benar apakah bantuan pinjaman uang yang pernah diberikan PT SMI kepada pemerintah Provinsi. 

Menurut Hatari, kalau memang penggunaan dana pinjaman itu terbukti tidak sesuai yang diharapkan, maka PT SMI diminta untuk mengalihkan dan memprioritaskan dana pinjaman tersebut untuk daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan. 

“Saya lihat di Manado dan Belitung sampai hari ini persoalan tanahnya masih belum selesai. Oleh karenanya harus dicek lagi bagaimana status tanahnya. Hak Ulayat, tingkat labilitas tanahnya itu bagaimana. Periode yang lalu kami pernah cek ke sana. Jalan belum berfungsi, apabila hujan dalam waktu dua jam, maka habis rata. Terkait persoalan tanahnya, saya pernah mengecek kepada Gubernur terkait, ternyata belum selesai,” ungkap Hatari dalam keterangan Pers yang diterima redaksi Industry.co.id Jumat (10/7).

Hatari menilai, PT SMI kerap bersikap diskriminatif. Menurutnya ada daerah-daerah yang pernah diberi pinjaman dan macet dalam memenuhi kewajibannya tetapi tetap dimasukan dalam daftar daerah yang menerima bantuan pinjaman uang. 

Sementara itu, banyak daerah lain yang mengajukan bantuan pinjaman dana guna mempercepat pembangunan didaerahnya justru tidak kunjung disetujui.

“Di Halmahera Selatan, Bupatinya dengan pinjaman sebesar Rp 70 miliar dalam sepuluh tahun, ketika dia tidak menjadi Bupati kembali, ia meninggalkan outstanding-nya sejumlah Rp 38 miliar. Apa SMI sudah mengecek lagi. Apa kewajiban ini tidak perlu dipenuhi atau memang SMI yang menghibahkan kepada Kabupaten Halmahera Selatan,” sebutnya.

Dikatakannya, banyak pemerintah provinsi yang mengeluh karena sudah berkali-kali mengajukan bantuan tetapi tidak pernah diberikan. 

“Sementara ada daerah yang ongkang-ongkang kaki saja tetapi diberikan (bantuan). Hal ini harus menjadi catatan SMI,” pungkas Hatari.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:02 WIB

Edhy Prabowo: Saya Ini Bukan Menteri Kelautan dan Periklanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan dirinya tidak ingin menjadi menteri populer dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan. Sebab, tugasnya hanya menjalankan perintah Presiden…

Direktur Pemasaran & Penjualan Crown Group Indonesia, Tyas Sudaryomo didampingi Sales Manager Crown Group Indonesia Reiza Arief serta GM Strategic & Corporate Communication Crown Group Indonesia Bagus Sukmana saat media breafing secara virtual (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 20:05 WIB

Catat Sejarah! Crown Group Tunjuk Indonesia jadi Pasar Pertama Mega Proyek Senilai Rp 2 Triliun di Melbourne

Pertama dalam sejarah perusahaan, Indonesia didaulat menjadi lokasi pertama bagi Crown Group untuk memperkenalkan proyek hunian terbarunya di Melbourne, bahkan mendahului Sydney dan Melbourne.…

Aktifitas bongkar muat pelabuhan

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:42 WIB

Dukung Ekonomi Daerah, Pelindo IV Biak Layani Pelayaran Perdana Tanto Intim Line

Hal itu dibuktikan dengan pelayanan pelayaran perdana kapal kargo, KM Tanto Lestari oleh Pelindo IV di Dermaga Umum Pelabuhan Laut Biak pada Minggu 9 Agustus 2020 lalu.

Aktivitas industri makanan dan minuman (mamin)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:20 WIB

Jaga Tren Positif Industri Mamin, Ini Taktik Jitu Kemenperin

Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur yang masih mampu tumbuh positif pada triwulan II tahun 2020 setelah tertekan berat akibat dampak pandemi Covid-19.…

PT Sentul City Tbk (BKSL) (thepresidentpostindonesia)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:05 WIB

Alamak! PT Sentul City Tbk Digugat Pailit oleh Keluarga Bintoro, Ada Apa?

PT Sentul City Tbk (BKSL) digugat pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh keluarga Bintoro.