Syarat Belum Dipenuhi, Surat Kuasa PT Tech Data Advanced Tidak Sah

Oleh : Candra Mata | Kamis, 09 Juli 2020 - 06:15 WIB

Sidang PHK PT Tech Data

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pengadilan Hubungan Industrial menggelar sidang lanjutan perkara PHK sepihak PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia dengan agenda tambahan bukti surat penggugat dan bukti surat tergugat.

Tim kuasa hukum tergugat menyerahkan bukti surat sebanyak 76 lembar sementara pihak penggugat juga menyerahkan bukti surat tambahan yang dalam sidang sebelumnya dinyatakan belum lengkap.

"Menyerahkan bukti surat. Kita lihat benar tidak (bukti surat tambahan penggugat)," kata Edward Sinaga selaku kuasa hukum tergugat usai persidangan PHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Setelah pemeriksaan tambahan bukti surat pihak penggugat dan bukti surat tergugat selesai, kuasa hukum penggugat menanyakan surat kuasa penggugat sudah didaftarkan yang dinyatakan kuasa hukum penggugat bahwa sudah mendaftarkan.

Kemudian ketua majelis hakim meminta untuk diperlihatkan di persidangan dan meminta kuasa hukum pihak tergugat melihatnya.

Pada kenyataannya, surat kuasa didaftarkan pada tanggal 14 April bukan di antara 1-8 Juli sebagaimana arahan majelis hakim.

"Surat kuasa tadi tidak memenuhi syarat karena didaftar belum ada legalisasi. Sementara yang tadi diperiksa legalisasinya masih tanggal 14 April 2020, mestinya antara tanggal 1-8 Juli 2020," jelas kuasa hukum tergugat Yanto Robert.

Majelis hakim telah meminta penggugat untuk mendaftarkan kembali surat kuasa beserta legalisasinya, namun pihak penggugat tak mengindahkan syarat tersebut.

"Kemudian tadi pas kita periksa pendaftarannya 14 April 2020. ada yang tidak pas saja rasanya," nilai Edward Sinaga.

Sebab surat kuasa yang didaftarkan pertama itu belum dilengkapi legalisasi petinggi PT Tech Data Advandced Solutions Indonesia yang sedang berada di luar negeri.

"Kalau pakai yang lama belum ada surat legalisasi dari Amerika," kata Edward Sinaga.

Maka itu, surat kuasa penggugat tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 sehingga disebut tidak sah.

"Jadi tetap gugatannya itu tidak sah karena syaratnya belum dipenuhi lampiran dalam peraturan menteri luar negeri," terang Yanto Robert.

Majelis hakim memutuskan menggelar kembali sidang pada 15 Juli dengan agenda tambahan bukti surat dari tergugat dan mendengarkan keterangan saksi dari penggugat.