Sri Mulyani 'Lega'! BI Mau Berbagi Beban Covid-19, Beli SBN Pemerintah Rp397,6 triliun

Oleh : Candra Mata | Selasa, 07 Juli 2020 - 14:16 WIB

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerapan skema burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia (Bi) sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. 

Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand. Negara-negara tersebut terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar meskipun menggunakan skema burden sharing ini. 

Selain itu, menurutnya, berdasarkan laporan Bank of International Settlement (BIS) yang dipublikasikan tanggal 2 Juni 2020 disebutkan bahwa bank sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai last resource, seperti Mexico, Hungaria, Filipina dan Turki.

Asal tau saja, dalam berbagi beban ini, BI akan menanggung beban dan biaya penanganan Covid-19 yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti kesehatan dan perlindungan sosial.

"Pendanaan langsung oleh BI ini yang disebut debt monetisasi, hanya khusus untuk yang public goods dengan suku bunga reverse repo rate ini hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off policy," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Doorstop Virtual Menkeu bersama Gubernur BI mengenai Hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI terkait Perkembangan Skema Burden Sharing Pembiayaan PEN, Senin kemarin (06/07).

Sir mulyani kembali menjelaskan bahwa banyak negara melakukan apa yang disebut burden sharing atau kerjasama antara fiskal moneter di dalam mengelola akibat dampak Covid terhadap perekonomian. 

"Untuk emerging market termasuk Indonesia kita melakukan secara hati-hati karena kami juga paham bahwa situasi yang dihadapi oleh emerging market berbeda dengan kondisi negara-negara yang sudah sangat maju seperti Amerika Serikat, Eropa maupun Jepang, namun kita tetap menjaga keseimbangan antara kondisi extra ordinary yang membutuhkan langkah extra ordinary dengan pragmatism dan kehati-hatian dalam rangka untuk menjaga keseluruhan kepentingan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya. 

Dikatakannya, penanganan dampak pandemi Covid-19 khususnya yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan tanggung jawab bersama. 

Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) kembali bersinergi untuk berbagi beban (burden sharing) dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kedua antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan yang nantinya diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI.

“Kami bersama Bank Indonesia telah menerjemahkan dalam suatu surat kerjasama melalui SKB nomor satu pada  16 April tahun 2020. Di dalam SKB itu, Bank Indonesia bisa membeli surat berharga negara di pasar primer melalui competitive bidding baik dalam bentuk issued maupun private placement sebagai standby buyer dari target penerbitan pemerintah di dalam setiap pelelangan yang dilakukan setiap 2 minggu,” jelas Menkeu. 

Nantinya pemerintah bakal menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai skema Public Goods yang nilainya mencapai Rp 397,6 triliun. 

"SBN tersebut menurut Sri langsung akan dijual ke BI melalui skema private placement dengan bunga bunga 0% atau ditanggung 100% oleh BI," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi memastikan jalannya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, termasuk juga mengelola risiko yang mungkin terjadi. 

"Selain itu, kami juga akan terus menjaga stabilitas perekonomian nasional, baik dari sisi fiskal dan moneter, dengan menjaga inflasi dan nilai tukar agar perekonomian dapat tumbuh dengan baik di tahun mendatang," pungkas Perry.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Luhut Binsar Pandjaitan (ist)

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:30 WIB

Wow Luar Biasa! Luhut Klaim IMF, World Bank Hingga Fitch Puji Kebijakan Pemerintah RI Hindari Jurang Resesi

Luhut mengungkapkan bahwa hal itu bukan klaim sepihak semata. Sebab berbagai lembaga internasional telah mengakui berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia sangat baik. Seperti IMF,…

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:30 WIB

Terusik Banjirnya Produk China, Afsel Tiadakan Safeguard untuk Industri Indonesia

Indonesia memperoleh pengecualian dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) oleh Afrika Selatan (Afsel) atas produk threaded fasteners of iron or steel: bolt ends & screw studs,…

Ericsson

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:15 WIB

Wihh...Ericson Raih Kontrak 5G ke-100

Ericsson (NASDAQ: ERIC) telah mencapai tonggak sejarah 5G yang signifikan dengan keberhasilan perusahaan meraih perjanjian atau kontrak komersial jaringan 5G ke-100 dengan penyedia layanan komunikasi.

Industri Otomotif

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:01 WIB

Penjualan & Ekspor Meningkat, Menperin Agus Sebut Industri Otomotif Mulai Berkembang Positif Semester II/2020

Kinerja industri otomotif nasional diprediksi bakal mengalami perkembangan positif pada semester kedua tahun 2020.

ESQA Cosmetics

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:00 WIB

Industri Kosmetik Ikut Berperan Tingkatkan Perekonomian Nasional

Dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, tidak heran industri kosmetik lokal semakin berkembang dan brand baru masih terus bermunculan. Salah satunya adalah ESQA Cosmetics, brand lokal…