Kemensos Kemendes Tolong Catat! Komisi VIII: Data Bansos Kemiskinan Tak Valid, Uang Negara Terbuang Percuma

Oleh : Candra Mata | Sabtu, 04 Juli 2020 - 10:53 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Ia beralasan data yang tak valid hanya bakal membuat uang negara terbuang percuma. 

"Pertama saya ingin menyampaikan bahwa negara kita sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid 19 ini,” ujar Ace beberapa waktu lalu di Jakarta. 

Plitisi Partai Golkar ini melihat penyaluran bansos di lapangan masih menjadi catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. 

Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial. 

Namun menurutnya kalau uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma.

“Oleh karena itu maka, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri", jelas Ace. 

Untuk itu menurutnya diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, ia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.

“Ma la yatimmul wujub illa biha fauwa wajibun (kalau kita ingin mencapai satu tujuan, ada caranya, caranya itu menjadi sesuatu yang wajib juga). Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini,” terang Ace.

Menurut Ace, Komisi VIII DPR RI masih banyak menemukan bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Ia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi. 

“Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul enggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan teman-teman,” pungkas Ace.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Nasrullah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan (Doc: Kementan)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 20:04 WIB

Nasrullah Didapuk Jadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penyegaran organisasi pada pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Kementerian Pertanian. Dalam penyegaran ini, Direktur Jenderal Peternakan…

Pabrik Semen Baturaja (Bm)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:30 WIB

20,48 Persen Laba Bersih 2019 Semen Baturaja Dibagikan Sebagai Dividen Tunai

Jakarta - Para pemegang saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR), sebuah BUMN industri semen di Sumatera Selatan, dalam Rapat Umum Pemegang Sahan Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (05/08/2020),…

Lintasarta Raih Penghargaan Secure SD-WAN Excellence Award

Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:27 WIB

Diakui Dunia Internasional, Perusahaan ICT Nasional Ini Raih Penghargaan Sistem Keamanan Siber Terbaik Kelas Dunia

Jakarta–Perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solutions, Lintasarta, dinobatkan sebagai penyedia jasa SD-WAN dengan sistem keamanan terbaik oleh perusahaan multi…

Pengendalian hama lewat penyemprotan

Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:08 WIB

Wuih, Penyemprotan Basmi Hama di Tanjab Timur

Pertengahan Juli lalu petani bersama dengan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melakukan pengamatan rutin di area pertanaman padi Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang,…

Panen Padi (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 18:49 WIB

Petani Kena Pajak PPN yang Beromzet Rp4,8 Miliar

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan kontribusi sektor pertanian sangat besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, rata-rata sebesar 13%. Namun, kontribusi…