INDUSTRY.co.id - Jakarta - Di tengah situasi pandemic Covid-19 dan menurunnya harga minyak dan gas (migas), mengakibatkan sektor hulu semakin terpuruk dan hal lain adalah anjloknya harga minyak dunia beberapa hari terakhir.
Dalam kondisi yang sulit ini, Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Rama Datau menyarankan, pemerintah dapat memberikan berbagai macam insentif dan penyederhanaan aturan.
"Untuk memperbaiki kondisi tersebut, kami menyarankan agar ada kelembagaan khusus yang menangani hulu, kebijakan investasi - fiscal terms, dan iklim investasi Badan Usaha Khusus (BUK) untuk menangani kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, serta memberikan insentif pada kegiatan eksplorasi," ujar Rama Datau melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Sabtu (13/6/2020).
Lanjutnya, permasalahan birokrasi juga menjadi salah satu kendala yang menjadikan lambatnya segala bentuk kegiatan sektor hulu Migas guna memperbaiki kondisi yang makin mengkhawatirkan.
"Kalau semua aset yang dibeli masih milik negara, bebaskan semua barang tersebut dari pajak, import duty, percepat proses, dan tidak perlu banyak yang menangani (dari SKK Migas langsung ke Bea Cukai)," ucapnya.
Ia menekankan yang terpenting saat ini adalah memastikan kelembagaan hulu migas dalam hal ini SKK Migas yang masih bersifat adhoc.
"Dalam Omnibus Law yang sedang dibahas bahwa yang dimaksud BUMNK adalah SKK Migas," tegas Rama.
