DPR Soroti Alih Fungsi Hutan

Oleh : Irvan AF | Senin, 10 April 2017 - 21:02 WIB

Ilustrasi perambahan hutan untuk kebun sawit. (Bay Ismoyo/AFP)
Ilustrasi perambahan hutan untuk kebun sawit. (Bay Ismoyo/AFP)

INDUSTRY co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyoroti banyaknya alih fungsi kawasan hutan serta terkait ketidakjelasan mengenai status sejumlah kasus terkait kawasan hutan yang mengalami pinjam pakai.

Herman Khaeron di Jakarta, Senin (10/4/2017), menyatakan, dirinya banyak memperhatikan perubahan fungsi alih hutan menjadi sawah atau ladang tetapi kontribusinya tidak jelas.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyontohkan terkait dengan status pinjam pakai kawasan untuk pembangunan jalan tol yang tenyata tidak jelas bentuk penggantiannya.

Sebagaimana diwartakan, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas agar program tersebut dapat diwujudkan segera agar berbagai persoalan seperti ketimpangan lahan juga bisa segera diatasi.

"Pemerintah harus segera membuat payung hukum dan peraturan yang tegas agar TORA ini bisa segera terealisasi, karena reformasi agraria sudah terjadi sangat lama, dan sempat mendapat respon negatif," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan.

Menurut dia, regulasi tersebut penting untuk menjabarkan mengenai persoalan jual beli, permasalahan hak waris, dan keharusan mengelola lahan yang diberikan.

Sebelumnya, Daniel juga mengemukakan bahwa pelaksanaan program reforma agraria, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dinilai bakal dapat menjadi solusi bagi ketimpangan perekonomian yang kerap dialami kaum petani di berbagai daerah.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu benar-benar fokus dalam rangka mewujudkan pemerataan tanah melalui reforma agraria atau menata ulang sumber-sumber agraria tersebut.

Politisi PKB itu menuturkan, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tanah objek reforma agraria dan juga program terkait dengan perhutanan sosial.

Pihaknya menginginkan agar petani memiliki lahan minimal dua hektare sehingga dapat produktif dan bermanfaat dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Karena itu, Daniel menegaskan agar penerimaan tanah dapat berjalan dengan tepat kepada rakyat tanpa adanya campur tangan pihak terkait.

Kemudian, perlu ada regulasi yang mengikat seperti untuk memanfaatkan lahan menganggur yang cukup besar, sekitar 23 juta hektare.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KEK Mandalika (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 26 Juni 2019 - 09:00 WIB

Sambut MotoGP-F1 Sirkuit Manadika Segera Bangun Sejumlah Hotel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pengusaha properti ikut membantu membangun hotel di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

PT Adira Dinamika Multifinance Tbk ADMF (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 26 Juni 2019 - 09:00 WIB

Kompetisi Foto dan Video Sahabat Lokal Adira Finance Kembali Digelar

Setelah sukses mengadakan Kompetisi Sahabat Lokal di tahun 2017 dan 2018, Adira Finance yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia kembali menggelar Kompetisi Foto…

Peluncuran printer Canon Pixma Ink Efficient G Series

Rabu, 26 Juni 2019 - 08:54 WIB

Canon Luncurkan Tiga Printer Teranyar Pixma Ink G-series

Canon melalui PT.Datascrip sebagai autorized distributornya di Indonesia kembali menghadirkan tiga printer dengan tanki tinta yang bisa di isi ulang yakni generasi teranyar Pixma Ink Efficient…

Giant Supermarket

Rabu, 26 Juni 2019 - 08:37 WIB

Tutup Enam Gerai Giant, Manajemen: Persaingan Meningkat

Dalam beberapa hari terakhir dikabarkan adanya rencana penutupan 6 gerai Giant, yakni Giant Express Pondok Timur, Giant Express Cinere Mall, Giant Express Mampang, Giant Extra Jatimakmur, Giant…

Anak-anak sekolah (Foto Rmol)

Rabu, 26 Juni 2019 - 07:15 WIB

Menyikapi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Sistem zonasi yang membatasi pemilihan sekolah di tingkat kelurahan memunculkan banyak potensi masalah dan sudah menuai pro dan kontra yang meluas, sehingga perlu dikaji ulang dan didukung oleh…