Pelaku KKN Tambang Diganjar Hukuman Berat, Wanita PKB Ini Minta Pasal 165 UU Minerba Tidak Boleh Dihapus

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 15 Mei 2020 - 11:04 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari

INDUSTRY.co.id, Jakarta– Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyampaikan bahwa dirinya dan Fraksi PKB tetap mempertahankan sikap agar pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak direvisi.

Hal itu ia sampaikan sesaat setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan, dalam rangka pembicaraan Tingkat I atau pengambilan keputusan RUU tentang Minerba, pada Senin (11/5) sejak pukul 10.00 WIB sampai lebih dari pukul 17.00 WIB.

Sikap resmi fraksi PKB, tutur Ratna, meminta penghapusan pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 Dibatalkan. Menurutnya, pasal pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IUPK, IUPR telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pasal ini jangan sampai dihapus. Berkat pasal ini, pelaku KKN sektor pertambangan dapat diganjar dengan hukuman setimpal”. Jelasnya.

Sikap kritis Ratna tersebut telah ia tunjukkan sejak pertama kali turut membahas RUU Minerba dalam FGD pada bulan Desember 2019 dan RDP di awal tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19.

Menurutnya, sikap politik yang ia ambil dalam membahas RUU Minerba tersebut sepenuhnya untuk mengejawantahkan arah perjuangan PKB sebagai green party. Oleh karena itu, ia menilai revisi UU Minerba harus diorientasikan untuk meningkatkan kualitas perbaikan tata kelola pertambangan, bukan sebaliknya malah melemahkan.

“PKB itu mengusung misi sebagai _green party_. Kami sangat peduli dengan perbaikan tata Kelola lingkungan hidup. Ketika membahas RUU Minerba ini, kami niatkan untuk mendorong terciptanya _good and sustainable mining governance_. Tata kelola harus diperkuat. Itu sikap kami”. Ujarnya menjelaskan.

Ia juga menilai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan sangat mengerikan baik pada aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan bencana alam. Oleh karena itu Ratna terus mengupayakan adanya klausul penegasan atas kewajiban reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi, yang disertai dengan sanksi tegas.

“Reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi ini harus diatur secara lebih tegas. Selama sepuluh tahun terakhir banyak pemegang izin yang tidak patuh, tapi tidak diberikan sanksi yang tegas. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan parah sekali”. Pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inovasi Laptop Acer gapai costumer

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:41 WIB

Acer Geber Pangsa Pasar Pelajar, Pekerja Work From Home

Acer optimis penjualan laptop keluarannya akan diserap pasar. Apalagi masa pandemi corona virus covid-19, menuntut bekerja atau sekolah dari rumah. Tentunya laptop pilihan yang nyaman.

Padi organik, cikal bakal pertanian organik Indonesia di masa depan. (Foto: Liputan6)

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:06 WIB

Pupuk Organik, Penopang Pertanian Organik Indonesia di Masa Depan

Jakarta - Rani baru pulang dari sebuah pasar swalayan di kawasan pusat kegiatan bisnis ibukota. Dia mengeluhkkan mahalnya harga sayur-mayur dan buah-buahan organik yang ditawarkan pasar swalayan…

Wapres KH Maruf Amin, Menaker, Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto dan Kemenko PMK

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:25 WIB

Wujudkan Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja, Wapres Serahkan Paritrana Award 2019

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:18 WIB

DPR Cantik Ini Minta Pemerintah Kebut BLT untuk Genjot Daya Beli Masyarakat

Wabah pandemi Covid-19 turut memukul kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32 persen…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan

Rabu, 12 Agustus 2020 - 19:55 WIB

Arteria PDIP: Maju Pilkada Anggota DPR Harusnya Tidak Perlu Mundur, Cukup Cuti

Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU…