Pelaku KKN Tambang Diganjar Hukuman Berat, Wanita PKB Ini Minta Pasal 165 UU Minerba Tidak Boleh Dihapus

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 15 Mei 2020 - 11:04 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari

INDUSTRY.co.id, Jakarta– Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyampaikan bahwa dirinya dan Fraksi PKB tetap mempertahankan sikap agar pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak direvisi.

Hal itu ia sampaikan sesaat setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan, dalam rangka pembicaraan Tingkat I atau pengambilan keputusan RUU tentang Minerba, pada Senin (11/5) sejak pukul 10.00 WIB sampai lebih dari pukul 17.00 WIB.

Sikap resmi fraksi PKB, tutur Ratna, meminta penghapusan pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 Dibatalkan. Menurutnya, pasal pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IUPK, IUPR telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pasal ini jangan sampai dihapus. Berkat pasal ini, pelaku KKN sektor pertambangan dapat diganjar dengan hukuman setimpal”. Jelasnya.

Sikap kritis Ratna tersebut telah ia tunjukkan sejak pertama kali turut membahas RUU Minerba dalam FGD pada bulan Desember 2019 dan RDP di awal tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19.

Menurutnya, sikap politik yang ia ambil dalam membahas RUU Minerba tersebut sepenuhnya untuk mengejawantahkan arah perjuangan PKB sebagai green party. Oleh karena itu, ia menilai revisi UU Minerba harus diorientasikan untuk meningkatkan kualitas perbaikan tata kelola pertambangan, bukan sebaliknya malah melemahkan.

“PKB itu mengusung misi sebagai _green party_. Kami sangat peduli dengan perbaikan tata Kelola lingkungan hidup. Ketika membahas RUU Minerba ini, kami niatkan untuk mendorong terciptanya _good and sustainable mining governance_. Tata kelola harus diperkuat. Itu sikap kami”. Ujarnya menjelaskan.

Ia juga menilai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan sangat mengerikan baik pada aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan bencana alam. Oleh karena itu Ratna terus mengupayakan adanya klausul penegasan atas kewajiban reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi, yang disertai dengan sanksi tegas.

“Reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi ini harus diatur secara lebih tegas. Selama sepuluh tahun terakhir banyak pemegang izin yang tidak patuh, tapi tidak diberikan sanksi yang tegas. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan parah sekali”. Pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petenis Federer (Foto Dok VoaNews)

Minggu, 31 Mei 2020 - 16:00 WIB

Petenis Federer Federer Atlet Bayaran Termahal di Dunia

Pemain tenis asal Swiss, Roger Federer, menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena pandemi COVID-19 telah menggeser Lionel Messi dari posisi…

ASN Diminta Selalu Gunakan Masker Saat Berkegiatan

Minggu, 31 Mei 2020 - 15:20 WIB

Halo ASN, Begini Sistem Kerja 'Kalian' Saat New Normal

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru…

Sambut HUT Batalyon ke-53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pdw Kostrad Kembali Menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Merauke

Minggu, 31 Mei 2020 - 15:10 WIB

Yonif 411 Kostrad Semprot Disinfektan dan Bagikan Masker di Pelabuhan Merauke

Dalam rangka menyambut HUT Batalyon ke-53 pada tanggal 1 Juni 2020, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pdw Kostrad kembali menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Merauke dalam memutus…

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Fotos Ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 15:00 WIB

PDIP Dukung Sepenuhnya Kebijakan Era New Normal

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan sepenuhnya atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meng¬ajak seluruh rakyat Indonesia memasuki fase kehidupan…

Ilustrasi Pasien Corona (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:50 WIB

Kabar Gembira, 10 Provinsi Ini Cetak Rekor Nihil Kasus Covid-19

Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto kembali mengumumkan data teranyar kasus Covid-19. Hingga saat ini terdapat 10 provinisi yang tidak ada penambahan kasus.