INDUSTRY.co.id - Seiring meningkatnya jumlah pasien positif COVID 19, maka desakan ke pemerintah untuk melakukan lockdown semakin menguat mengikuti lockdown yang sudah dilakukan di Italia, China, India, Inggris dan beberapa Negara lainnya.
Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah lockdown merupakan keputusan tepat saat ini?
Meskipun pemerintah dengan jelas sudah menyatakan bahwa Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB) yang sudah dimulai di beberapa Kabupaten dan Provinsi, namun mengingat jumlah pasien yang terus meningkat membuat tuntutan untuk lockdown total kembali menguat.
Harus diingat bahwa lockdown total membawa konsekuensi, terutama konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit.
Indonesia memiliki banyak sekali pekerja informal, seperti buruh harian, tukang ojek, dsb.
Demikian juga dengan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang jumlahnya 62,9 juta unit dengan pangsa pasar diatas 90 % yang mana sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta, maka lockdown harus dipikirkan secara serius dampaknya terhadap perekonomian kita.
Jika lockdown terjadi, misalnya di DKI yang saat ini merupakan daerah dengan jumlah pasien positif corona terbanyak se Indonesia, maka dampak ekonominya akan sangat masif dan luas untuk seluruh Indonesia.
Namun demikian, jika memang jumlah pasien positif semakin banyak dan tidak terkendali tentu saja pilihan untuk lockdown tetap terbuka, baik dalam skala lokal maupun skala nasional.
Hendak diingat bahwa saat ini dengan kebijakan PPSB saja sebenarnya sudah cukup memukul perekonomian kita.
Mal dan pusat perbelanjaan sudah banyak yang tutup, pabrik juga sudah mulai banyak yang mengurangi produksi karena sepinya permintaan, bahkan banyak pengusaha, terutama di industri pariwisata yang mengeluh kebingungan untuk membayar tunjangan hari raya dikarenakan kondisi keuangan yang sedang sulit.
Seandainya lockdown total benar terjadi, maka permintaan akan safe haven seperti Dolar Amerika atau Emas akan meningkat tajam sehingga harga dolar ataupun emas akan semakin naik.
Sebagian besar pabrik kita masih menggunakan bahan baku lebih dari 80% adalah barang impor yang harus dibayar dalam dolar.
Jika harga dolar semakin tinggi maka pengusaha tiada pilihan lain selain menaikkan harga produknya yang akhirnya akan mengakibatkan inflasi.
Selain itu, harga yang tinggi juga akan menurunkan permintaan sehingga sangat mungkin berujung kepada pemecatan hubungan kerja ke karyawan.
Sejarah di Indonesia telah membuktikan ketika krisis ekonomi terjadi, maka kemungkinan kerusuhan ataupun gejolak politik lainnya akan sangat besar.
Ketika krisis menghantam pada tahun 1965 dimana inflasi mencapai ribuan persen dan juga tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter maka bangsa kita mengalami saat-saat terburuknya di bidang ekonomi disusul dengan kerusuhan sosial.
Alasan-alasan inilah yang kemungkinan mendorong Pemerintah bertindak sangat hati-hati bahkan beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi melalui Kepala BNPB Doni Monardo dengan jelas telah mengatakan bahwa kebijakan lockdown tidak akan diambil dan sebagai gantinya PPSB yang akan dijalankan.
Jika kemudian muncul pertanyaan, kenapa Italia, China, Singapore, dll bisa melakukan lockdown sedangkan Indonesia tidak bisa?
Maka jawabannya adalah bahwa tentu Negara tiap Negara punya karakteristik dan kekuatan masing-masing.
Misalnya kita ambil tetangga kita Singapura yang sama-sama di ASEAN adalah Negara kecil dengan penduduk 5,7 juta jiwa dan cadangan devisa 280 miliar dolar tentu berbeda dibandingkan kita, Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk 260 juta jiwa dengan cadangan devisa 130 miliar dolar.
Untuk itu, bagi para pihak yang terus menyuarakan lockdown total perlu menahan diri dan kita serahkan penanganan pandemi ini ke pemerintah.
Virus corona memang menakutkan namun virus krisis dan kebangkrutan ekonomi juga tidak kalah mematikan.
Apalagi jika usulan ini tidak didasarkan kepada niat yang tulus namun justru ingin menggoyangkan pemerintah, maka resiko dan harga yang harus kita bayar akan sangat mahal.
Kebijakan pemerintah memilih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PPSB) merupakan alternatif yang tepat dan lebih baik dibandingkan lockdown total.
Negara yang melakukan lockdown total seperti Italia dan India juga terbukti gagal bahkan dalam banyak kejadian justru memperparah penyebaran covid 19 ini.
Pandemi ini hanyalah bersifat sementara. Pada kasus di China yang dimulai di Bulan Desember dan saat ini 4 bulan kemudian sudah mereda.
Demikian juga data dari Spanyol dan Italia juga menunjukkan tren yang sama.
Oleh karenanya kepanikan dan ketakutan yang berlebihan tidak akan membawa manfaat.
Lebih baik kita membantu pemerintah dengan taat dalam menjalankan PPSB dan kerja dari rumah maka niscaya badai ini akan segera berlalu dan diganti dengan suasana yang cerah dan indah.
Penulis adalah Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto, Rektor President University
