INDUSTRY.co.id - Jakarta-Menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang membawa Indonesia dan global menuju krisis, Bahana TCW Investment Management mengapresiasi langkah pemerintah terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dari segi ekonomi dan finansial.
Bahana TCW Investment Management menilai langkah pemerintah dalam penerbitan Perpu 1/20 merupakan langkah yang cepat dan menunjukkan pemerintah telah belajar banyak dari pengelolaan krisis keuangan global 2008.
Kepala Makro ekonomi dan Direktur Strategi Investasi, Budi Hikmat mengatakan, stimulus pelebaran defisit 5% GDP diperlukan untuk menopang daya beli dan pembiayaan terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terimbas penanganan wabah. Dampak moneter anggaran stimulus diperkirakan sekitar Rp1300 triliun, menunjukkan tambahan daya beli yang dikucurkan pemerintah dalam jangka pendek. Ini menjadi penopang seiring harga komoditi yang anjlok sejak tahun 2012.
“Meskipun Perpu 1/20 sangat diperlukan untuk prioritas mendesak (immediate), kita tidak boleh lengah untuk konsisten mendorong reformasi untuk memperkuat fundamental yang melemah sejak berakhirnya era supercycle commodity booming,” ungkap Budi Hikmat, seperti dalam siaran pers, Senin (13/4/2020).
Saat ini fundamental rupiah sulit menguat karena defisit neraca berjalan tak terkendali. Penguatan rupiah yang terjadi selama ini ditopang oleh aliran masuk modal asing yang membiayai defisit negara. Hal ini menjadi faktor sistemik. Demi menjaga rupiah tetap stabil akibat arus keluar modal asing, BI telah menggelontorkan cadangan devisa sebanyak USD 8,2 miliar sejak Desember 2019 hingga Maret 2020.
Di saat menerapkan stimulus pelebaran defisit 5% GDP, pemerintah telah berhasil menerbitkan global bond senilai $4,3 milyar dengan yield yang jauh lebih rendah dibanding sewaktu krisis 2008, sebagai pembiayaan stimulus.
Akan tetapi, Budi berpendapat, pemerintah perlu memikirkan alternatif pembiayaan selain utang, guna memacu proses transformasi struktural dengan pembiayaan yang meminimumkan beban utang di kemudian hari.
“Pembentukan sovereign wealth fund (SWF) yang berorientasi pada equity financing menjadi pilihan menarik sebagai solusi pembiayaan reformasi struktural untuk meraih kemakmuran. Hal ini bisa menjadi peluang untuk menyerap kelebihan likuiditas yang masif dari luar negeri,” ungkap Budi Hikmat.
Perlu diketahui bahwa rasio dana pihak ketiga di perbankan terhadap GDP hanya sekitar 40%. Angka ini jauh lebih rendah dibanding 130% di Singapura. Kita sangat membutuhkan pembiayaan dari luar negeri.
Di sisi lain, yield obligasi negara maju telah memukul neraca dana pensiun dan asuransi di negara maju yang memiliki kewajiban jangka panjang. Itu sebabnya mereka sangat membutuhkan penempatan alternatif jangka panjang yang aman dan menguntungkan.
“Ini kesempatan bagi Indonesia yang masih didominasi oleh penduduk berusia muda dengan tingkat leverage yang masih rendah, terus mengalami proses urbanisasi dan membutuhkan transformasi struktur keluar dari ketergantungan ekspor komoditas primer,” tambah Budi.
Akan tetapi, untuk membentuk lembaga sovereign wealth fund, Budi berharap pembentukannya harus ditetapkan dengan jaminan undang-undang tertinggi. Pasalnya, minat investor asing berinvestasi selama ini terganjal oleh hambatan terberat terkait kepastian hukum perundangan-undangan, tata kelola (governance) pengelolaan dana dan pengendalian risiko.
