Ini Alasan Perppu Terbit Hadapi Corona

Oleh : Wiyanto | Kamis, 02 April 2020 - 07:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

INDUSTRY.co.id - Jakarta -Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PERPPU tersebut bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Presiden telah mengatakan bahwa saat ini negara sedang dalam kondisi kegentingan yang memaksa, ini salah satu alasan mengapa PERPPU perlu diterbitkan" ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurut Menkeu, PERPPU merupakan langkah awal dan menjadi landasan hukum agar Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah–langkah yang bersifat luar biasa (extraordinary actions) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi Covid-19 bila diperlukan. Upaya yang komprehensif dan cepat sangat diperlukan mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Di samping itu, terdapat ketidakpastian mengenai luasnya penyebaran serta panjangnya periode pandemi.

PERPPU ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Berkaitan dengan keuangan negara, langkah mitigasi yang harus dilakukan akan menimbulkan beban APBN yang besar, termasuk pengeluaran tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak Covid–19 sebesar Rp405,1 triliun. Rincian dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 tersebut, yaitu intervensi di bidang kesehatan untuk penganggulangan Covid–19 sebesar Rp75 triliun, tambahan Jaringan Pengaman Sosial sebesar Rp110 triliun, dukungan industri melalui insentif pajak dan bea masuk serta stimulus KUR senilai Rp70,1 triliun, dan dukungan Pembiayaan Anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 sebesar Rp150 triliun.

Di bidang Kebijakan Keuangan Negara, hal-hal yang diatur meliputi pelebaran batasan defisit anggaran; penyesuaian besaran mandatory spending; pergeseran dan pengeluaran anggaran; penggunaan alternatif pembiayaan; keuangan daerah; penerbitan SUN atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19; penurunan tarif umum PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen tahun 2020 dan 2021 serta 20 persen tahun 2022; penurunan tarif PPh Badan Go Public dimana 3% lebih rendah dari tarif umum; pemajakan atas transaksi elektronik; perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan; fasilitas kepabeanan; dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya, melalui penyertaan modal negara, penempatan investasi dan/atau kegiatan penjaminan.

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah, dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, serta dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akhir tahun.

Sementara itu, di dalam PERPPU juga diatur langkah-langkah extraordinary terkait kebijakan di sektor keuangan melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu guna merumuskan dan menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan; pemberian kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian Repurchase Agreement (Repo) SBN milik LPS; early involvement LPS dalam penanganan bank bermasalah serta perluasan sumber pendanaan dan program penjaminan simpanan LPS; dan perluasan kewenangan pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS; KSSK juga diberikan perluasan kewenangan untuk melakukan assessment yang forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Mengenai implementasi PERPPU tersebut, Menkeu mengatakan, “Pemerintah akan terus berkomunikasi intensif tidak hanya dengan kalangan Pemerintah dan Otoritas Moneter dan Keuangan, tetapi juga dengan BPK dan DPR yang memiliki hak budget. Karena ini bukan pertama kali APBN mengalami perubahan seperti ini.” Pemerintah akan terus menerus mengambil langkah terbaik yang diperlukan dalam rangka menuntaskan penanganan Covid–19 dan terus berkoordinasi aktif dengan instansi terkait termasuk Pemerintah Daerah untuk melakukan antisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Rabu, 03 Juni 2020 - 19:21 WIB

Catat! Mal di Jakarta Batal Dibuka, Anies Perpanjang PSBB hingga 18 Juni

Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan bahwa Mal belum diizinkan beroperasi di Jakarta. Sebelumnya tersiar informasi yang menyebutkan pusat perbelanjaan atau mal akan dibuka kembali pada 5 dan…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:52 WIB

Sah! Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun Dana Covid-19, Ini Rinciannya...

Seusai rapat terbatas dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, pada rabu (3/6/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan…

Taralite

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:42 WIB

Fintech P2P Lending Taralite Raih Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya izin dari OJK tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup OVO yang sebelumnya berstatus “Terdaftar” di OJK, kini meningkat menjadi perusahaan P2P Lending berlisensi…

Chief Credit Officer & Co-Founder, Christopher Gultom

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:20 WIB

Sambut New Normal, Akseleran Siapkan Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Menyambut New Normal, Akseleran menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional.

Bank Bukopin serahkan bantuan ke terdampak covid-19 (Doc: Bank Bukopin)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:10 WIB

Bank Bukopin dan Agen Laku Pandai Salurkan CSR ke Terdampak COVID-19 di Solo

Di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19), Bank Bukopin berkomitmen tetap hadir di tengah masyarakat untuk saling mendukung dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Selain…