Desak Bahas RUU Data Pribadi, Untuk Apa Kraeng Menteri Johnny ?

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 27 Februari 2020 - 09:04 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengharapkan RUU PDP menjadi produk legislasi pertama di tahun 2020.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengharapkan RUU PDP menjadi produk legislasi pertama di tahun 2020.

INDUSTRY.co.id, Jakarta, Kominfo - Pemerintah dan DPR RI secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), pembahasan diawali melalui Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I bersama Komisi I dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Pemerintah tentang RUU PDP. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengharapkan RUU PDP menjadi produk legislasi pertama di tahun 2020.

Dalam pembahasan itu, Pemerintah diwakili tiga Kementerian, yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Penyerahan berkas pendapat Pemerintah tentang Rancangan RUU PDP ini, diserahkan langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate kepada Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra selaku pimpinan rapat.

Dari unsur Pemerintah, dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I, selain Menteri Johnny bersama jajaran pejabat Kementerian Kominfo, turut hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

"Kami melakukan pertemuan atau rapat kerja pertama dengan DPR RI, berupa penjelasan pemerintah terhadap RUU ini, dan penjelasan tadi sudah diserahkan secara resmi kepada DPR," kata Menteri Johnny usai Raker bersama Komisi I di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (25/02/2020).

Menteri Johnny menjelaskan bahwa Raker tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang pertama kepada DPR, terkait RUU Perlindungan Data Pribadi. Melalui Surpres tersebut, pemerintah berharap segera disusun jadwal pembahasan RUU PDP.

"Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya," tutur Menteri Johnny.

Menteri Kominfo juga berharap, DPR RI juga mempunyai waktu yang cukup agar secara simultan dapat membahas RUU sehingga dapat menjadi undang-undang pertama yang disahkan di masa sidang tahun 2020.

RUU PDP sendiri, lanjut Menteri Johnny, menekankan tiga point' penting dalam perlindungan data, yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi.

"Di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang terkait dengan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor dan 31 UU, hak-hak pemilik datanya diatur dalam UU ini," jelasnya.

Setelah RUU PDP nantinya disahkan, pemerintah yakin, penyimpangan penyalahgunaan dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi, pemilik data pribadi juga mempunyai perlindungan yang memadai secara hukum.

Aturan Komprehensif

Pelindungan data pribadi di Indonesia yang sudah diatur secara sektoral dan parsial tersebar di 31 peraturan perundang-undangan. Ada diatur dalam UU HAM, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, UU Perbankan, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta UU Telekomunikasi. Namun demikian, seluruh aturan itu belum mengatur secara komprehensif mengenai pelindungan data pribadi.

 

UU yang komprehensif, kata Menteri Johnny, diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan pelindungan, pengaturan dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi, sebagaimana diatur dalam RUU PDP yang akan dihasilkan ini.

 

"Undang-Undang (PDP) ini, merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan pelindungan data pribadi bagi warga negara," tandasnya.

 

Setelah RUU PDP nantinya disahkan, Pemerintah yakin, penyimpangan penyalahgunaan dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi, pemilik data pribadi juga mempunyai perlindungan yang memadai secara hukum.

 

Jamin Hak Warga Negara atas Perlindungan Data Pribadi

 

Dalam paparannya, Menteri Johnny menjelaskan RUU PDP merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir melengkapi sistem hukum di Indonesia. Instrumen itu dibutuhkan karena pelindungan data pribadi memiliki alasan dan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridiksi.

 

"Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  Secara sosiologis, RUU PPD disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual, terkait data pribadi khususnya di era digital," paparnya.

 

Sementara secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

"Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi," imbuhnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Serahterima KartaNU Cilegon (Doc: BNI Syariah)

Kamis, 09 Juli 2020 - 20:55 WIB

Hore...Kartu Anggota NU Cilegon Berwujud ATM BNI Syariah

BNI Syariah menandatangani kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon terkait penerbitan kartu debit co-branding kartu anggota NU (KARTANU) yang bisa digunakan sebagai…

MenkopUKM Teten Masduki saat mengunjungi Dapur Bersama GoFood, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan

Kamis, 09 Juli 2020 - 19:35 WIB

MenkopUKM Apresiasi Dapur Bersama GoFood Fasilitasi UMKM Naik Kelas

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi dibukanya Layanan Dapur Bersama GoFood yang dianggap selaras dengan visi dan konsep Rumah Produksi Bersama yang digagas oleh KemenkopUKM.

Maria Pauline Lumowa Buronan Pembobol Bank BNI ditangkap Yasonna di Serbia

Kamis, 09 Juli 2020 - 19:18 WIB

17 tahun Buron, Maria Pauline Lumowa Bos PT Gramarindo Group Pembobol Bank BNI Rp1,7 Triliun di Tangkap Yasonna Cs di Serbia

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan kepergiannya ke Serbia khusus untuk menyelesaikan ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp1,7 triliun yakni Maria Pauline Lumowa.…

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita (dok INDUSTRY.CO.ID)

Kamis, 09 Juli 2020 - 19:10 WIB

Kiat Menperin Agus Dorong IKM Go Digital

Pemerintah berkomitmen untuk terus membantu sektor industri kecil menengah (IKM) di dalam negeri agar bisa memasarkan produknya secara digital.

MUF Online Autoshow 2020

Kamis, 09 Juli 2020 - 18:24 WIB

Pameran Mobil dan Motor MUF Online Autoshow 2020 Segera Digelar, Bisa Angsur Motor Rp19.000 Perhari

MUF Online Autoshow 2020, merupakan pameran mobil dan motor yang digelar secara online melalui website www.mufautoshow.id dan dibuka untuk konsumen yang berdomisili di wilayah Jabodetabekser.…