Ini Tujuh Organisasi Pers yang Sah dan Diakui Dewan Pers

Oleh : Herry Barus | Senin, 17 Februari 2020 - 10:41 WIB

Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh
Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Dewan Pers Republik Indonesia menegaskan bahwa hanya ada tujuh organisasi pers yang sah dan dikaui.

Penegasan tersebut sebagiamana kembali dikeluarkannya surat edaran terkait tujuh organisasi pers, telah menjadi konstituen Dewan Pers.

Ketujuh organisasi pers dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

2. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)

3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

4. Serikat Perusahan Pers (SPS)

5. Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

6.  Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

7. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

Ketua Dewan Pers M. Nuh mengatakan, surat edaran resmi ini dikeluarkan terkait protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan maupun organisasi pers kepada sejumlah lembaga negara.

“Kalau tidak diatur, setiap orang bisa mendirikan organisasi pers seenaknya,” ujarnya, ketika dikonfirmasi, sebagaiman dikutip dari Ngopibareng.Id, Minggu 25 Agustus 2019.

Sebelumnya, Dewan Pers mengeluarkan surat edaran resmi itu bernomor 371/DP/K/VII 2018, tertanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Dalam surat edaran itu, Dewan Pers menyatakan tidak mengakui adanya organisasi pers selain dari tujuh organisasi tersebut.

Berikut organisasi yang tidak diakui di antaranya:

1. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

2. Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)

3. Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI)

4. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)

5. Ikatan Media Online (IMO)

6. Jaringan Media Nasional (JMN)

7. Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOI)

8. Forum Pers Independen Indonesia (FPII)

9. Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan lain-lain

Dijelaskan Dewan Pers, kelompok organisasi dengan mengatasnamakan wartawan ini tengah melobi dan meminta ber-audensi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, serta juga sejumlah instansi.

Dewan Pers mengimbau untuk tidak memberikan panggung pada kelompok ini. Sebab, dengan memberikan kesempatan dan panggung kepada mereka, maka para penunggang gelap kebebasan pers Indonesia jumlahnya akan membesar.

Surat edaran Dewan Pers tersebut ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Komunikasi dan lnformatika, Menteri Dalam Negeri, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, Para Pimpinan Perusahaan Di Jakarta atau Indonesia.

Surat edaran ini ditembuskan ke-7 organisasi Pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliasi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Dalam isi surat edaran tersebut, tercatat hingga kini wartawan yang telah lulus mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di Dewan Pers berjumlah lebih dari 12.000 wartawan. Ujian dilakukan oleh 27 lembaga penguji yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi pers PWI, AJI dan IJTI.

Kemudian dalam surat edaran itu juga, Dewan Pers berharap program uji kompetensi akan menihilkan praktik abal-abal oknum wartawan yang selama ini berada di Indonesia.

Sejauh ini, Indonesia diketahui negara dengan jumlah paling banyak di dunia pengguna media/cyber, yakni 43.300 media online. Sementara, memenuhi syarat sebagai perusahan pers sebanyak 2.200, dan hanya 7 persen yang memenuhi standar profesional.

Di Indonesia, orang mudah mendirikan media bukan dengan tujuan jurnalistik yaitu, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan melakukan pemerasan kepada orang, pejabat, pemerintah daerah maupun perusahaan.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Alat Pelindung Diri (APD)

Selasa, 31 Maret 2020 - 20:20 WIB

Penambahan Produksi APD Digenjot Hingga 17 Juta Unit per Bulan

"Kami berharap, produsen ini akan mampu memenuhi produksi 16-17 juta unit APD per bulan dan untuk baju medis atau surgical gown sebesar 508.800 paket per bulan,"

Platnas Cipayung Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 31 Maret 2020 - 20:03 WIB

Hasil Rapid Test: Atlet Pelatnas Cipayung Negatif Covid-19

Seluruh atlet yang berada di Pelatnas Cipayung dipastikan negatif Covid-19 setelah menjalani rapid test, termasuk tim All England 2020 yang dua pekan lalu kembali dari Birmingham, Inggris. Selain…

Bank BCA

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:10 WIB

BCA Beri Keringanan ke Nasabah Terdampak Corona

Bank Central Asia (BCA) memberikan kelonggaran atas cicilan kredit akibat adanya wabah Corona. Kebijakan tersebut selaras dengan harapan pemerintah.

Alat Pelindung Diri (APD)

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:50 WIB

Kebutuhan Meningkat, Kemenperin Pacu Produktivitas Industri APD

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri alat pelindung diri (APD) sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19 di dalam negeri.

Gereja Katedral Jakarta Lakukan Penyemprotan di Perumahan Warga Kwitang

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:37 WIB

Gereja Katedral Jakarta Lakukan Penyemprotan di Perumahan Warga Kwitang

Gereja Katedral Jakarta, melalui Hubungan Antar Agama dan Keyakinan (HAAK) melakukan penyemprotan disinfektan di perumahan warga di sekitar Senen dan Parapatan Kwitang, Selasa (31/3/2020) ).…