Duh, Ternyata Ada Rp1.000 Triliun Kebutuhan Kredit di Masyarakat yang Belum Bankable

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 28 Januari 2020 - 07:43 WIB

Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INDOPOS, di Hotel Ibis Jakarta Slipi, Senin (27/1/2020). Diskusi ini mengambil tema "Dewasa dalam Menyikapi Pinjaman Online."
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INDOPOS, di Hotel Ibis Jakarta Slipi, Senin (27/1/2020). Diskusi ini mengambil tema "Dewasa dalam Menyikapi Pinjaman Online."

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pesatnya pertumbuhan fintech di Indonesia akibat tingginya kesenjangan kredit dari perbankan. Dimana, dari Rp1.600 triliun kebutuhan kredit di masyarakat hanya Rp 600 Triliun yang dapat terlayani. Sisanya Rp1.000 triliun belum bankable. Hal ini yang membuat fintech tumbuh pesat dalam tiga bulan terakhir.

Hal tersebut diutarakan Ketua Harian Asosiasi Fintech Lending Indonesia (AFLI), Kuseryansyah, dalam Focus Group Discussion (FGD) INDOPOS, di Hotel Ibis Jakarta Slipi, Senin (27/1/2020). Diskusi ini mengambil tema "Dewasa dalam Menyikapi Pinjaman Online".

Diskusi yang dimoderatori Pemimpin Redaksi INDOPOS Ariyanto, ini, menghadirkan narasumber Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto, Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan dan Ketua Harian Asosiasi Fintech Lending Indonesia (AFLI) Kuseryansyah. 

Kuseryansyah mengatakan, Kesenjangan ini, akibat dari ketatnya syarat mendapatkan pinjaman bank sedangkan untuk Fintech dengan inovasi di bidang teknologi data maka mampu menyisir masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan (unbankable).

"Kalau di tahun 2017 baru tujuh platform lending yang teregister, maka saat ini jumlahnya mencapai 164 platform. Dari jumlah tersebut 24 yang sudah mendapatkan izin sedangkan sisanya masih dalam proses," ujar Kuseryansyah.

Ia menyampaikan, tahun 2019 tercatat 170 juta permohonan pinjaman, namun yang belum terlayani mencapai 70 juta ini yang dilayani fintech, permasalahannya fintech yang ilegal juga masuk ke sana.

Sementara Ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto, mengatakan, kehadiran fintech saat ini tidak terbendung lagi dengan masuknya Indonesia ke dalam ekonomi digital.  Apalagi dengan teknologi kecerdasan buatan yang dimiliki perusahaan Fintech masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan dana sehingga di sini pentingnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk pinjaman semacam ini.

Ryan melihat, ke depannya justru akan terjadi kerja sama antara perusahaan Fintech dengan perbankan, apalagi saat ini sebanyak 75 persen perbankan sudah masuk ke dalam layanan digital.

"Apalagi dengan ponsel pintar saat ini aplikasi kredit dengan mudah diunggah dan dana dapat dengan cepat diperoleh. Perubahan sudah demikian cepat. Otoritas harus bisa mengantisipasi hal itu," katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan. Yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3.

"Permasalahan pinjaman online, paling tinggi adalah cara penagihan.  Rata-rata penagihan lewat teror, melalui WA. Saya pernah didatangi lender ke YLKI, dia bilang sengaja menagih dengan cara itu, ketimbang datang. Biaya nagih secara langsung lebih mahal," ujar Tulus.

Lebih lanjut Tulus mengatakan, permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto. "Intinya di sini ada data pribadi. Perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga.

Kita belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga pelaku usaha seenaknya saja.Yang legal juga bermain dua kaki," beber Tulus.

Dia menambahkan, untuk perlu dilakukan pengawasan yang maksimal terkait pinjaman online. Tidak hanya OJK dan kepolisian. Namun juga lembaga lainnya.

"Sebab tidak mungkin kita hanya menyalahkan konsumen saja. Kami mendorong Undang-Undang Perlindungan Data pribadi, memang sedang proses. Ini dalam konteks perlindungan konsumen," pungkasnya.

Direktur Harian INDOPOS Rizki Darmawindra berharap FGD ini akan menghasilkan output yang bermanfaat buat masyarakat serta _stakeholder_ (pemangku kepentingan). "Semoga diskusi ini menghasilkan manfaat untuk masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait," kata dia, dalam sambutan pembukaan acara.

Di tempat yang sama, Direktur INDOPOS Online (indopos.co.id) Syarif Hidayatullah mengatakan, diskusi ini lahir dari gagasan INDOPOS yang akan berulang tahun ke-17 pada 25 Februari mendatang. "FGD ini diselenggarakan salah satu alasannya adalah menjelang harinulang tahun ke-17 INDOPOS," ujar dia.

Sedangkan, Pemimpin Redaksi INDOPOS Ariyanto mengatakan, pinjaman online ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi, memudahkan masyarakat meminjam uang. "Namun di sisi lain, bisa menjebak nasabah. Bunga tinggi dan penagihan tidak manusiawi," ujarnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemendag di Sidney Australia

Minggu, 16 Februari 2020 - 22:05 WIB

Mengintip Nutrisoy dan ITI, Industri Tahu Tempe dan Kayu Karya Diaspora Indonesia di Sydney Australia

Pangsa pasar Nutrisoy saat ini 90 persen dipasarkan di Australia. Sedangkan 10 persennya adalah untuk ekspor tujuan Selandia Baru, Kaledonia Baru, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Nutrisoy memproduksi…

Indonesia - Australia

Minggu, 16 Februari 2020 - 21:28 WIB

Dari Sidney, Kemendag Bawa Potensi Dagang Senilai USD 2,4 Juta

Sydney, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Dody Edward dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo mengikuti rangkaian Forum Bisnis Indonesia-Australia…

Pintu Air Pasar Kordon Buahbatu

Minggu, 16 Februari 2020 - 19:44 WIB

Podomoro Park Perbaiki Pintu Air Pasar Kordon Buahbatu

Meskipun tidak separah tahun lalu, tingginya curah hujan di awal tahun 2020 membuat beberapa wilayah di Bandung tergenang banjir. Normalisasi Sungai Citarum oleh Satgas Citarum Harum, serta…

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 16 Februari 2020 - 19:00 WIB

Penggeledahan Kasus Jiwasraya-Asabri, Ini Pendapat Ketua MPR RI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Jaksa Agung yang menetapkan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto sebagai tersangka baru kasus korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya. Dengan…

Prabowo Subianto dan Jokowi

Minggu, 16 Februari 2020 - 19:00 WIB

Survei Membuktikan, Menhan Prabowo Subianto Menteri Paling Meroket Kinerjanya

Lembaga survei Indo Barometer merilis tingkat popularitas dan kinerja para menteri dalam 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin