Gelar Rakernas, HIMKI Minta Pemerintah Segera Selesaikan Kebijakan yang Hambat Industri Mebel Nasional

INDUSTRY.co.id - Cirebon - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) optimis bahwa industri mebel dan kerajinan nasional akan terus mengalami pertumbuhan. Asalkan, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bisa dikelola dengan baik.

"Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di kawasan regional ASEAN. Dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, SDM terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh," kata Ketua Umum HIMKI Soenoto seusai Rakernas HIMKI di Cirebon, Kamis (23/1/2020).

Namun demikian, lanjutnya, masih adanya kebijakan kontraproduktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. Di antara kebijakan itu adalah masih adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah. 

Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sampai saat ini SVLK masih tetap berlaku untuk industri mebel dan kerajinan. Padahal pada Rapat Terbatas HIMKI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Oktober tahun lalu, Presiden hanya setuju pemberlakuan SVLK ini untuk industri hulu. Untuk itu, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan yang tergabung di HIMKI terus meminta agar pemerintah segera menghapus SVLK untuk industri mebel dan kerajinan. 

Menurut Soenoto, penerapan kebijakan SVLK berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional. Padahal saat ini industri mebel tengah bersaing ketat dengan pelaku industri mebel internasional seperti Malaysia, Vietnam, China dan negara-negara produsen di kawasan Eropa dan Amerika.

Dalam Rakernas kali ini juga dibahas tentang masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan. Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan.

Jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka adanya rencana membuka keran ekspor log dan bahan baku rotan harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan. Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah. 

Masalah stragtegis lain yang dibahas dalam Rakernas HIMKI kali ini adalah promosi, pemasaran dan penetrasi pasar sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan produk ke pasar global sekaligus membangun citra positif produk Indonesia di mancanegara. 

"Dari sini diharapkan, terjadinya kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang terkelola dengan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri dengan jadwal yang terprogram sepanjang tahun untuk target market di seluruh dunia terutama untuk negara-negara yang perekonomiannya tumbuh," kata Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur.

Selain itu, lanjut Sobur, inovasi dan pengembangan desain dibahas juga dalam Rakernas 2020. Menurut Sobur, desain dan pengembangan produk adalah kunci sukses bersaing di pasar global, yaitu dengan tersedianya fasilitas penunjang untuk melakukan kegiatan pengembangan desain (Design Center) dan perlindungan desain (HAKI) di wilayah-wilayah basis produksi sebagai syarat terjadinya kemandirian dalam hal suplai desain. 

"Untuk itu, institusi desain dimaksud harus dikelola secara komperhensif dan berkesinambungan. Hal ini mutlak diperlukan sebagai syarat utama terbentuknya daya saing industri yang ditopang oleh kualitas desain produk yang layak pasar," jelasnya.

Mengingat pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM sangat penting bagi industri mebel dan kerajinan nasional, masalah ini juga menjadi bahasan penting Rakernas. Untuk itu diperlukan regulasi dalam upaya penyediaan dan pembinaan sumber daya manusia terampil. Yaitu program kerja yang disusun oleh pemerintah dan asosiasi dalam upaya menyediakan tenaga kerja trampil berpendidikan vokasi yang siap kerja di industri mebel dan kerajinan. 

Berbagai permasalahan di daerah juga dibahas oleh DPD-DPD HIMKI yang ada di berbagai daerah. Berbagai kebijakan negatif yang ada di daerah dikupas tuntas di Rakernas ini. 

Ada beberapa kendala yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan ada juga yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha mebel dan kerajinan di daerah. 

"Dan di forum Rakernas inilah dibahas solusi untuk menyikapi masalah-masalah tersebut," katanya.

Bagi industri mebel dan kerajinan nasional, terang Sobur, Rakernas ini sangat penting mengingat industri ini merupakan bantalan ekonomi yang kuat pada saat kondisi ekonomi seperti saat ini dan menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja. 

"Sebab sampai saat ini industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan devisa bagi negara di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar," pungkas Sobur.