Menperin Sebut Kebijakan Zero ODOL Bakal Persulit Industri

Oleh : Ridwan | Senin, 13 Januari 2020 - 13:30 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana bebas angkutan barang kelebihan dimensi kelebihan muatan atau overdimension overload (ODOL) akan mempersulit industri.

"Suka tidak suka, kita harus menyatakan bahwa rencana ini akan mempersulit industri, karena akan menimbulkan tingginya "production cost" yang tentunya akan berdampak pada berkurangnya desain produk yang sudah diproduksi," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dijelaskan Agus, pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Perhubungan untuk menunda rencana tersebut.

"Kemarin, kami sudah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan dan meminta untuk menunda peraturan tersebut paling tidak sampai industru siap pada tahun 2023-2025," jelasnya.

Menperin Agus memahami Zero ODOL sebagai penegak hukum terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang yang bertujuan menimbulkan dampak buruk dari ODOL.

Namun, Kemenperin menilai salah satu pertimbangan agar Zero ODOL ditunda yakni logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung dengan moda transportasi darat yaitu truk.
Alasannya, moda transportasi laut maupun perkeretaapian hingga kini belum mampu mengurangi beban dan transportasi darat tersebut.

"Industri kan saat ini masih bergantung pada transportasi darat. Oleh karena itu perlu dicari kesamaan pandangan, walaupun kami sangat memahami kebijakan itu dalam kepentingan yang berkaitan dengan transportasi darat," ungkap Agus.

Disebutkan Agus, dampak dari pemberIakukan Zero ODOL secara penuh pada 2021 cenderung akan menurunkan daya saing industri nasional dikarenakan penambahan jumlah angkutan akan memerlukan tambahan waktu dan investasi, menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, meningkatkan emisi C02.

Selain itu, disebutkan kebijakan Zero ODOL berpotensi meningkatkan kecelakaan mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum sesuai, dan terutama meningkatkan biaya logistik yang cukup besar.

"Kami harap penerapan kebijakan Zero ODOL dalan pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan pada industri nasional," tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan hendak menuntaskan masalah truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Rencananya Indonesia bisa bebas dari truk obesitas pada tahun 2021.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…