Mentan SYL Lawan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Insentif

Oleh : Wiyanto | Rabu, 13 November 2019 - 08:02 WIB

Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Adanya kecenderungan meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini, telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif. Sejatinya pemerintah telah memiliki UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian Pertanian dalam hal ini telah secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan, diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi.

Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ini tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek.

"Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi," ujar Syahrul, Selasa (12/11).

Menurut Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta Kementerian dan lembaga lain.

"Rujukan kita adalah BPS. Jadi datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan," ujarnya.

Adapun berdasarkan rillis BPS 2018, melaui data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektare. Padahal luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta hektare (BPS, 2013).

"Yang jelas, kita di kementan dalam 100 hari ini ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja, seperti apa kemampuan kita. Kita kan harus jamin bisa beri makan 267 juta. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dimana setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

“Pemerintah daerah saya minta memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan lumbung pangan daerah, dengan memoertahankan lahan pertanian,” jelas SYL.

Namun, konversi ini juga bisa dilakukan selama ada rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertanian dengan syarat memiliki surat kesiapan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dikonversi tersebut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirut RRI, Sandiaga Uno dan Bram Suryo Putro Founder And CEO Theiconomics

Kamis, 05 Desember 2019 - 23:55 WIB

Penetrasi Jasa Keuangan Dongkrak Kesadaran Milenial

Jakarta - Milenial di era kini didorong untuk melek keuangan sehingga bisa melirik penempatan dana atau transaksi keuangan di perusahaan jasa keuangan. Diperkirakan dari jumlah penduduk Indonesia,…

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life meluncurkan WanaArtha DPLK sebagai solusi untuk merencanakan hari tua bagi peserta individu maupun perusahaan kepada karyawannya.

Kamis, 05 Desember 2019 - 22:09 WIB

WanaArtha Life Luncurkan WanaArtha DPLK Sebagai Solusi Perencanaan Hari Tua Bagi Individu dan Perusahaan

Jakarta-PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life meluncurkan WanaArtha DPLK sebagai solusi untuk merencanakan hari tua bagi peserta individu maupun…

Truck logistik Ritase

Kamis, 05 Desember 2019 - 21:48 WIB

Perkembangan Mobilitas Barang Membutuhkan Solusi Multimoda Digital

Jakarta - Dinamika ekonomi yang makin cepat dan terintegrasi membutuhkan solusi logistik yang mampu mengikuti akselerasi itu. Pada saat yang sama, penyedia jasa logistik harus memutar otak agar…

Dorong Penetrasi Bursa Berjangka, “Indonesia Derivative Reach International Market” Summit 2019 Diselenggarakan

Kamis, 05 Desember 2019 - 21:41 WIB

Jurus Mentari Mulia Berjangka, Gairahkan Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia

Jakarta-Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), sebagai salah satu bentuk investasi di antara beragam pilihan, kian menarik perhatian para pengelola dana.

PT Mentari Mulia Berjangka Peking University menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pertukaran informasi dalam penelitian dan data di bidang derivatif dan perdagangan berjangka

Kamis, 05 Desember 2019 - 21:27 WIB

Dorong Penetrasi Bursa Berjangka, Mentari Mulia Berjangka Teken Mou di Bidang Derivatif dan Perdagangan Berjangka

Jakarta--PT Mentari Mulia Berjangka Peking University menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pertukaran informasi dalam penelitian dan data di bidang…