Indonesia Masih Menarik Bagi Eksplorasi Migas

INDUSTRY.co.id - Jakarta — Memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan di sektor hulu minyak dan gas bumi sudah menanti.

Salah satunya, Presiden menyoroti adanya defisit neraca perdagangan yang disebabkanmelebarnya impor minyak mentah dibandingkan tingkat produksi dalam negeri demimemenuhi kebutuhan energi. Jika melihat potensi geologis yang ada, Indonesia dianggap masih memiliki daya tarik bagi investor migas global karena sedikitnya masih terdpat 70 basin yang belum dieksplorasi.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Nanang Abdul Manaf , saat ditemui bersama Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, dan Ketua Panitia IPA Convex 2019, Hanny Denalda di Jakarta (25/10/2019).

 Menurut Nanang, banyaknya basin yang belum dieksplorasi menunjukkan adanya teknologi baru yang dapat diimplementasikan pada lapanganproduksi diyakini dapat meningkatkan produksi migas nasional guna memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang.

“Potensi geologis yang sangat besar ini tidak dapat dipisahkan dari sisi komersial dan kebijakan fiskal yang ada, sehingga dapat menarik minat investor untuk melakukan eksplorasi,” paparnya.

Nanang pun memberikan ilustrasi tentang saldo tabungan di dalam ATM yang jika ditarikterus-menerus tanpa adanya upaya menambah jumlah saldo, maka lama kelamaan uang yang ada akan terus menipis. Begitu pula halnya dengan cadangan migas nasional. Minimnya upaya mencari cadangan migas baru akan berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan di masamendatang. “Perlu dipikirkan sejumlah cara agar investor mau melakukan eksplorasi di Indonesia,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, kolaborasi antara Pemerintah dengan pihak Industri merupakan hal yang diyakini akan menjadi kunci peningkatan industri hulu migas nasional. Jika focus

Pemerintah saat ini pada upaya menciptakan tata kelola migas yang lebih baik dan prinsip

efisiensi, maka dari sisi industri mengharapkan adanya kepastian peraturan ( regulatory

certainty ), pengakuan terhadap kesucian kontrak ( contract sanctity ), fleksibilitas fiskal, dan

kebebasan dalam memasarkan produk menurut prinsip business to business .

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong , juga menyampaikan bahwa industri migas nasional menyambut baik adanya kebijakan baru tentang keterbukaan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini, yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan tersebut, menurut dia, diyakini dapat membantu calon investor pada tahap awal

untuk mengetahui ada tidaknya potensi hidrokarbon di suatu wilayah kerja yang ditawarkan

Pemerintah. “Namun kebijakan ini harus terus disempurnakan khususnya

tentang mekanisme pengelolaan data dan kualitas dari data yang ada itu sendiri,” ungkapnya.

Berdasarkan infografis yang diterbitkan IPA, diketahui bahwa proyeksi kebutuhan minyak pada

2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mencapai sebesar 2 juta barel per hari.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan penemuan cadangan migas baru sebanyak 10 kali

Lapangan Cepu atau investasi sebesar USD 12 miliar.

 

Selain potensi geologis dan keterbukaan data, IPA juga menyoroti perihal rencana Pemerintah

untuk mengurangi birokrasi perijinan yang diperlukan dalam kegiatan hulu migas nasional. Hal

ini sejalan dengan fokus Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada

periode kedua. “Penyederhanaan perizinan tidak saja pada Kementerian ESDM, tetapi juga harus terjadi pada

Kementerian atau Lembaga terkait, termasuk Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena

kegiatan industri hulu migas juga terkait dengan sektor-sektor lainnya,” papar Meiti. (*)

Tentang Indonesian Petroleum Association (IPA)

Indonesian Petroleum Association (IPA) merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1971 dan merupakan pemain utama sektor industri hulu migas dengan 33 anggota perusahaan dari hampir seluruh produksi minyak dan gas nasional, 105 anggota asosiasi, serta lebih dari 1.000 anggota individu.

IPA adalah mitra untuk Pemerintah dalam memajukan industri hulu migas melalui perumusan kebijakan yang tepat serta memfasilitasi konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan utama, pemerintah, dan badan-badannya, untuk memajukan pengembangan industri minyak dan gas di Indonesia.

IPA juga mempromosikan kelanjutan pendidikan dan transfer pengetahuan untuk berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas nasional melalui kursus