Menteri Basuki: IKN Baru Harus Dirancang Sebagai Kota Masa Depan Derkonsep Smart Metropolis

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi telah meluncurkan Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional pada tanggal 2 Oktober 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Masa pendaftaran dimulai sejak tanggal 3 Oktober dan akan berakhir pada 21 Oktober 2019 yang akan datang. Hingga 18 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB tercatat sudah sebanyak 672 peserta yang mendaftar mengikuti sayembara gagasan desain ini.

Sayembara bertujuan untuk memperoleh berbagai ide/gagasan desain kawasan melalui partisipasi masyarakat, khususnya yang berkecimpung pada bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota, maupun disiplin lain yang terkait di Indonesia.

"Perencanaan dan perancangan IKN ini merupakan langkah awal yang menentukan  dalam mewujudkan IKN yang sesuai dengan  harapan kita semua. Dalam sayembara ini, kami berharap agar para peserta dapat mencurahkan gagasan-gagasannya untuk mentransformasikan setiap kriteria ke dalam bentuk  desain kota yang kita impikan dan akan kita wujudkan bersama," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dalam Rapat Penjelasan teknis dan administratif (Aanwijzing) Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kazakhstan yang dalam penyusunan Master Plan Kota Nur Sultan atau Astana, Kazakhstan menyelenggarakan kompetisi internasional desain kawasan ibu kota. Dalam masterplan Kota Nur Sultan dibagi menjadi tiga zona yakni zona penyangga berupa sabuk hijau, zona inti kota dan zona pengembangan kota.

"Demikian halnya dengan Indonesia, ruang lingkup penilaian sayembara adalah gagasan desain (basic urban concept) yang meliputi desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas area 2.000 – 6.000 ha, Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) dengan luas area ±40.000 ha dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) dengan luas total area hingga ±180.000 ha (termasuk luasan KIPP dan K-IKN)," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, IKN yang baru harus dirancang sebagai kota masa depan berkonsep smart metropolis sebagai tempat dimana talenta-talenta terbaik nasional dan internasional akan tinggal dan bekerja. "Jadi kota ini harus memiliki semua fasilitas terbaik di Asia Tenggara dari sisi pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset," ujarnya.

Dikatakan Menteri Basuki, selain dirancang menjadi kota cerdas, desain IKN baru juga harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. "Selain itu, IKN baru harus menunjukkan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan," katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga selaku Ketua Tim Panitia Pelaksana Sayembara Gagasan Desain IKN mengatakan, usai penjelasan teknis, peserta juga diundang untuk mengikuti penjelasan lapangan di Kalimantan Timur pada Senin (21/10/2019).

"Harapannya para peserta memahami betul daerah yang akan dirancangnya, kita berikan gambaran wilayah perencanaan secara transparan. Sehingga nantinya peserta dapat mendapatkan gambaran untuk menentukan titik pusat pemerintahan dan pengembangannya dalam gagasan desain yang dibuat," ujarnya.

Dalam acara Penjelasan (Aanwijzing) Sayembara Gagasan Desain IKN tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan dari  Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Nicodemus Daud tentang batas-batas wilayah perencanaan, peta informasi lokasi IKN baru sebagai dasar acuan penyusunan desain.

"Kami siapkan lengkap peta jalan, jaringan listrik, jaringan pipa migas, jaringan serat optik, dan juga kontur wilayahnya. Semuanya bisa diakses pada situs http://sayembaraikn.pu.go.id," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, informasi peta tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

"Titik itu yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan lainnya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari sejumlah jenis peta yang disediakan panitia pelaksana," ujarnya.