JIEP: Perlu Ada Keseragaman Antara Kawasan Industri dan Pengguna Tanah

Oleh : Hariyanto | Senin, 30 September 2019 - 22:44 WIB

FGD JIEP
FGD JIEP

INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) mengungkapkan bahwa, perlu adanya keseragaman pemahaman antara kawasan industri selaku pemegang hak pengelola lahan (HPL) dengan pengguna tanah.

Head of Corporate Secretary PT JIEP, Purwati mengatakan, selama ini kawasan industri yang dikelola oleh PT JIEP memang mendapat kewenangan sebagai pemegang HPL yang dapat merekomendasikan sebagai hak guna bangunan (HGB) untuk penggunaan tanah kepada perusahaan industri.

"Sayangnya, selama ini banyak yang salah arti perihal penggunaan HGB di kawasan industri sebagai hak milik," ujar Purwati di sela Focus Group Discusssion (FGD) Jakarta ,Senin (30/9/2019).

Karena itu, Purwati mengatakan, tujuan diadakanya FGD ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada para investor bahwa ada kawasan yang status tanahnya HPL dan kasawan industri yang status tanahnya bukan HPL. 

"Nah ini yang kami angkat supaya perikatan kontrak antara PT JIEP dengan investor ini bener-bener mereka memahami karena banyak kawasan industri yang statusnya bukan HPL," ujar Purwati.

Purwati mencontohkan Bekasi sebagai salah kawasan industri yang status tanahnya murni HGB alias bisa diperjual belikan. "Jadi kalau mereka (Investor) butuh kavling dua hektare, mereka beli dengan harga sekian rupiah, itu berarti mereka beli. Bahasanya muncul disitu yang namanya akte jual beli (AJB)," terangnya.

Kawasan industri yang memiliki aset beralas HPL, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 Pasal 32, yang berbunyi Perusahaan Kawasan Industri yang berbentuk BUMN/BUMD dapat diberikan HPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan di atas HPL dapat diberikan HGB untuk masing-masing kavling atau gabungan beberapa kavling.

Kawasan Industri BUMN/BUMD diberikan kewenangan sebagai pemegang HPL dapat memberikan rekomendasi penerbitan HGB untuk penggunaan tanah kepada pengguna tanah/perusahaan industri/pihak lain.

Pada Pasal 49 PP No. 142/2015 disebutkan, penggunaan tanah perusahaan industri dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut harus memuat, jangka waktu penggunaan tanah, besaran biaya penggunaan tanah, dan penggunaan tanah perusahaan industri sesuai dengan yang diperjanjikan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Jumat, 22 November 2019 - 20:50 WIB

Sederet Strategi Pemerintah Pacu Investasi dan Daya Saing Industri

Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi sektor industri di Tanah Air. Adapun jenis sektor-sektor manufaktur yang dibidik, antara lain industri yang menghasilkan produk substitusi impor,…

Projeck WSBP

Jumat, 22 November 2019 - 20:04 WIB

Proyek KLBM WSBP Dukung Program Strategis Nasional Pemerintah

Jakarta - Proyek Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) merupakan proyek nasional pemerintah untuk mempercepat akses transportasi di Pulau Jawa serta mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian…

PWI menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Jumat, 22 November 2019 - 19:07 WIB

Budi Karya Sumadi Usulkan Acara Puncak Hari Pers Nasional 2020 di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Dengan sumber daya alam kalsel seperti penghasil Batubara seperti sawit dan berbagai potensi lainya, menurut Menhub akan berperan cukup vital bagi perekonomian di pusat pemerintahan nanti.

BRI adakan santripreneur

Jumat, 22 November 2019 - 17:39 WIB

BRI Gelar Santripreneur

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Yayasan Santripreneur Indonesia menggelar program Santripreneur, pelatihan kepada 350 Santri dan Santriwati di Yogyakarta,…

Pegadaian jalin kerjasama dengan Bank BTN

Jumat, 22 November 2019 - 17:11 WIB

Pegadaian Jalin Kerjasama dengan Bank BTN, Mudahkan Nasabah Dalam Layanan Pendaftaran Haji

PT Pegadaian (Persero) melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) dalam rangka wujudkan sinergi bisnis antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).