KPK Diminta Cegah Potensi Kebocoran Penerimaan Cukai

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 24 September 2019 - 12:56 WIB

Cukai Rokok (ilustrasi)
Cukai Rokok (ilustrasi)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pegiat antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta melakukan pencegahan  potensi hilangnya penerimaan negara akibat kebijakan cukai rokok. KPK diminta memberikan masukan kepada pemerintah apabila terbukti adanya celah pemanfaatan tarif cukai rokok oleh pabrikan asing.

“Ini aspek penting. Divisi pencegahan KPK perlu masuk untuk memberikan perlindungan alternatif, untuk melihat konsistensi regulasi dan memberikan masukan. Apalagi ada potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar,"  tegas Peneliti Visi Integritas Danang Widoyoko.

Sejumlah  pihak, mulai dari asosiasi pabrikan rokok kecil, ekonom, dan kelompok masyarakat madani menilai, kebijakan struktur tarif cukai yang terdiri dari 10 lapisan telah membuka celah bagi pabrikan besar asing untuk membayar tarif cukai murah. Solusi jangka panjang dan permanen untuk menutup celah kebijakan tersebut yakni dengan menggabungkan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun.

Berdasarkan hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  jika batasan produksi SKM dan SPM digabung menjadi tiga miliar batang, maka terdapat 3,6 miliar batang yang diproduksi empat perusahaan multinasional didominasi para pemain besar asing yang seharusnya dikenakan tarif cukai tertinggi (golongan 1) rokok mesin SPM sebesar Rp625 per batang.

Danang yang juga mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menilai, Pemerintah perlu meninjau ulang definisi perusahaan besar atau kecil pada kebijakan cukai rokok saat ini. Hal ini juga akan membuat iklim bisnis di industri hasil tembakau menjadi sehat sehingga tidak ada perusahaan besar yang membayar cukai rendah.

 “Mengapa batasan 3 miliar batang per tahun masuk perusahaan besar, sementara yang di bawah 3 miliar masuk golongan 2. Publik belum mendapat informasi jelas, dari mana angka 3 miliar itu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus dilibatkan agar jelas penghitungannya, prosesnya harus dibuat terbuka,” ujar Danang.

Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menegaskan urgensi Pemerintah untuk segera menetapkan penggabungan SKM dan SPM pada aturan kebijakan cukai menjadi 3 miliar batang per tahun. “Tarif cukai rokok dibedakan berdasarkan produksinya. Golongan 1 untuk 3 miliar batang, jadi hanya beda satu batang saja bisa ditekan produksinya untuk masuk golongan 2. Jadi karena 1 batang, selisihnya ada Rp 600 miliar potensi penerimaan yang hilang. Tidak perlu melindungi perusahaan besar,” kata Abdillah.  

Sementara itu Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membenahi aturan cukai demi keberlangsungan industri ke depan.

Pembenahan terhadap celah-celah di kebijakan cukai rokok saat ini diharapkan akan menciptakan persaingan usaha yang adil di industri hasil tembakau, pengendalian konsumsi serta memberikan perhatian lebih terhadap segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang mempekerjakan puluhan ribu ibu-ibu pelinting rokok.

“Sebenarnya yang paling pas adalah kebijakan simplifikasi. Karena kalau arahnya industri tembakau mudah diawasi ya dibikin simple saja. Memang harus ada waktu untuk menerimanya karena industri tidak serta merta bisa menyesuaikan.  Harus ada persiapan,” jelas Yustinus.
   

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Agens hayati pembasmi hama (Doc: Kementan)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:16 WIB

Kabar Gembira! Ini Agens Hayati Ramah Lingkungan Basmi Hama

Kesadaran masyarakat akan dampak negatif penggunaan pestisida yang kurang bijaksana, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan semakin tinggi. Prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)…

Ilustrasi Anak Sekolah (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:15 WIB

Catat! Tahun Ajaran Baru Beda dengan Pembukaan Sekolah 13 Juli 2020

Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 akan segera dimulai, artinya sistem pembelajaran akan segera masuk Tahun Ajaran baru 2020/2021.

kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:09 WIB

Dasyat! Ini Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla

Jakarta-Siaga kolaboratif dan langkah preventif merupakan upaya yang harus dilakukan para pemangku kepentingan dalam menghadapi musim kering tahun ini.

OPPO Indonesia

Minggu, 31 Mei 2020 - 12:45 WIB

OPPO Berikan Cashback Perangkat A12 dan A9 2020

OPPO seri A merupakan perangkat yang populer di kalangan anak muda di Indonesia. Perangkat lini seri A datang dengan mengusung desain yang trendi dan modern, warna perangkat yang sejalan dengan…

Ilustrasi Uang Pemerintah

Minggu, 31 Mei 2020 - 12:25 WIB

Anggaran Covid-19 Rp405,1 triliun, Timwas DPR: BPK Harus Detail, Agar Tidak Terjadi Kesalahan

Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran ini.