Kementerian PUPR Siap Laksanakan Lima Visi Presiden Terpilih 2020-2024

Oleh : Hariyanto | Kamis, 08 Agustus 2019 - 12:59 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

INDUSTRY.co.id - Cisarua – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR siap melaksanakan lima visi Presiden Terpilih 2020-2024 Joko Widodo (Jokowi), yaitu pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan, memberikan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

"Visi Kementerian PUPR adalah menjalankan visi Presiden. Pertama yaitu meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita buat tersambung ke pusat-pusat produksi. Yang namanya peningkatan konektivitas tidak hanya jalan tol, dan jalan nasional, tetapi bendungan juga harus diteruskan sampai terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahannya. Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur juga akan diikuti dengan mempercepat pembangunan SDM. ," kata Menteri Basuki dalam acara Rapat Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian PUPR di Bogor, Selasa (6/8/2019).

Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, Menteri Basuki menyatakan bahwa hal tersebut harus didukung dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR. Reformasi birokrasi menurut Menteri Basuki merupakan suatu keharusan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan lembaga dan peraturan yang dinilai tidak efektif, sehingga kecepatan pelayanan serta perizinan semakin baik untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

"Arahan Presiden Jokowi untuk RAPBN 2020 yakni fokus pada belanja modal yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini membutuhkan birokrasi dan institusi yang semakin ramping dan efisien sehingga pelayanan semakin cepat. Kita ingin merubah budaya untuk bekerja lebih cepat dengan terobosan-terobosan baru (breakthrough)," kata Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, terobosan baru sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil yang sangat diharapkan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saat ini masyarakat yang menjadi obyek pajak, sangat berharap manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu kementerian terbesar yang diamanahkan untuk membelanjakan uang negara, kita harus dapat menjalankannya dengan baik, transparan dan akuntabe," kata  Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan, ke depannya belanja infrastruktur jangan hanya berfokus pada APBN dan akan terus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Sebab kemampuan APBN 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.   

"Kita harus dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi. Ini menjadi tugas Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang baru dibentuk khusus untuk pengembangan skema KPBU. Siapkan betul data-data dan skema pembiayaan yang akan ditawarkan. Kita harus tahu betul kapasitas proyek yang akan kita tawarkan," kata Menteri Basuki.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasannya mengatakan bahwa belanja infrastruktur di Indonesia masih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk itu kemampuan dalam menarik sumber daya dari pihak swasta baik lokal maupun global menjadi sangat penting. "Banyak sumber pendanaan di dunia yang ingin masuk ke Indonesia, namun mereka membutuhkan kerangka kebijakan dan peraturan dari bisnis model yang jelas untuk ditawarkan," ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Emil Salim mengatakan, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih masih jauh tertinggal dibanding negara. Untuk itu peranan Kementerian PUPR sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia  agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. "Pembangunan juga harus dilakukan secara integratif dengan menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Aiko Senosoenoto dari Eki Dance Company (Foto Amz)

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 15:00 WIB

Komunitas, Jadi Salah Satu Alternatif Pengembangan Seni Tari di Indonesia

Tumbuhnya berbagai komunitas, termasul komunitas tari, menjadi salah salah satu titik penting dalam jejaring kesenian di Indonesia. Ketika banyak negara lain masih berkutat dalam sekolah seni,…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 14:48 WIB

Pasar Modal Tingkatkan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan terus mengarahkan agar industri Pasar Modal lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung ekspor dan subtitusi impor, serta membuka lebih…

Sentra bawang merah

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 14:42 WIB

DPR: Ekosistem Pengelolaannya Tersistematis

Jakarta - Meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan sektor pertanian pada Triwulan II- 2019 merupakan tanda makin tersistematisnya ekosistem pengelolaan usaha agraris di…

Ilustrasi Sawah (Dok. Kementan)

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 14:34 WIB

Kementan Mampu Membuat Ekspor Melesat

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuktikan capaian swasembada pangan melalui kemajuan ekspor selama periode Mentan Amran Sulaiman.

Mba Tutut (Foto Amz)

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 14:00 WIB

Tutut Soeharto: YHK dan YDGRK Terus Berbakti untuk Indonesia

Dua Yayasan yang dulu pernah didirikan oleh keluarga mantan Presiden RI ke 2, HM. Soeharto yakni Yayasan Harapan Kita (YHK) dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK) sama sama berulangtahun,…