INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan Pulau Jawa menjadi pusat industri di Indonesia yang memiliki konektivitas tinggi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut rencana itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD).

Advertisement

Ini ia sampaikan dalam acara dialog regional penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024 wilayah Jawa-Bali. Pemerintah daerah pun diminta mendukung Pulau Jawa sebagai pusat industri berorientasi ekspor serta bukan berbasis komoditas.

"Perlu dukungan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan karpet merah bagi pengembangan industri, serta membangun kawasan industri yang memiliki konektivitas yang baik," ucap Menteri Bambang di Surabaya seperti ditulis Selasa (30/7).

Advertisement

Investasi sektor industri, terutama sektor manufaktur, diharapkan Menteri Bambang menjadi prioritas lima tahun ke depan demi meningkatkan ekonomi Pulau Jawa. Menteri Bambang yakin pengembangan sektor manufaktur bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga melewati 6 persen.

Tak hanya manufaktur, pembangunan Pulau Jawa dan Bali juga akan memerhatikan lingkungan, seperti destinasi wisata berbasis alam dan budaya, menghadirkan transportasi massal di perkotaan, serta menjaga kelestarian Jawa bagian selatan. Ini juga sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024 untuk melindungi lingkungan.

Advertisement

"Prioritas pembangunan wilayah Jawa dan Bali antara lain penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Pulau Jawa, peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, transportasi massal multi moda di kawasan perkotaan terutama Metropolitan Jabodetabekjur, Kedungsepur, dan Gerbangkertasusila, serta pengembangan Bali bagian utara," jelas Kepala Bappenas tersebut.

Bappenas akan terus menggelar konsultasi dengan pemangku kepentingan di berbagai daerah. Setelah ini, Bappenas akan berkunjung ke lima pulau besar lainnya, yakni Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Advertisement

Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn, konsultasi ini dilaksanakan agar tercipta persamaan persepsi dari bawa ke atas (bottom up) mulai dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.

"Penyusunan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penguatan program yang didukung penganggaran yang tepat atau Money Follows Program dengan pendekatan THIS, yakni Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Selanjutnya RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan penyusunanrnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) perlu memperhatikan RPJMN," ujar Gellwynn.

Bappenas juga mengingatkan bahwa penghambat pertumbuhan adalah regulasi yang tak ramah investasi dan birokrasi yang tak efisien. Anggaran pun harus dipantau lebih ketat agar dana APBN tidak mengalir ke program yang tidak prioritas.