Indonesia dan UEA Sepakat Tingkatkan Sektor Industri

Oleh : Herry Barus | Jumat, 26 Juli 2019 - 10:23 WIB

Indonesia dan UEA Sepakat Tingkatkan Sektor Industri(humas Kemenperin)
Indonesia dan UEA Sepakat Tingkatkan Sektor Industri(humas Kemenperin)

INDUSTRY.co.id - Jakata-Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kesepakatan bilateral itu tertuang pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Energi dan Industri UEA, yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7/209).

Momen penting tersebut disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

“MoU ini akan menjadi payung kerja sama dalam kegiatan pengembangan sektor industri potensial bagi kedua negara,” ujar Menperin. Sektor-sektor manufaktur yang akan dikembangkan, antara lain industri berbasis agro, industri logam dan permesinan, industri kimia, serta industri kecil dan menengah (IKM).

“Komoditas CPO, makanan dan minuman, serta pulp dan kertas, menduduki peringkat 10 besar komoditas ekspor dari Indonesia ke UEA,” ungkap Airlangga. Potensi kerja sama di sektor industri agro, khususnya terkait pulp dan kertas, terbuka dengan beroperasinya Al-Nakheel selaku industri baru yang memproduksi tisu di Abu Dhabi.

Sedangkan, di sektor industri logam dan permesinan, peluang kolaborasi dengan Indonesia ditopang adanya Ashok Leyland dan Ras Al Khaimah yang telah membangun industri kendaraan pertama dan terbesar di UEA. “Bahkan, mereka punya sektor jasa industri khususnya pemeliharaan pesawat, yakni Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center (AMMRROC),” sebutnya.

Di sektor industri kimia, UEA menduduki posisi ketiga terbesar setelah Saudi Arabia dan Qatar untuk pengembangan industri petrokimia di kawasan Timur Tengah. Potensi ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang fokus menggenjot daya saing industri kimia, seiring implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, yang menyiapkan sektor manufaktur mampu memasuki era industri 4.0.

“Di samping itu, sektor IKM merupakan kegiatan bisnis yang menguasai hingga 95% dari total sektor industri yang berpusat di Kota Dubai. Sektor IKM juga menciptakan sekitar 43% lapangan pekerjaan di kota tersebut,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, kerja sama lainnya yang akan melibatkan lintas sektor bagi RI-UEA, antara lain pengembangan mengenai teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) sebagai pelaksanaan industri 4.0, pembiayaan ekspor untuk industri, sertifikasi dan standarisasi halal, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Adapun aktivitas kerja sama yang bakal dilakukan kedua belah pihak, di antaranya adalah bertukar informasi kebijakan, melakukan studi bersama, memacu kinerja perdagangan, mendorong investasi, menyelenggarakan temu bisnis, serta meningkatkan kapasitas pelaku industri dan kesempatan kerja.

Pada kurun waktu tiga tahun terakhir, total investasi UEA di Indonesia mencapai USD172 juta dalam 234 proyek. Dari keseluruhan nilai investasi tersebut, sektor manufaktur yang ikut menyuntik dananya antara lain industri kimia dan farmasi serta industri makanan.

“Apabila melihat performa investasi UEA di Indonesia per tahunnya, tren pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan investasi yang tajam dalam sektor manufaktur, khususnya industri kimia dan farmasi,” tandasnya.

 

Dalam kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan kali ini, ada beberapa komitmen peningkatan investasi UEA di Indonesia. Ini tertuang dalam penandatanganan tiga kerja sama investasi dengan total nilai USD9 miliar.

Kerja sama itu terkait Refinery Development Master Plan (RMDP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemudian pengembangan industri petrokimia melalui proyek Chandra Asri Perkasa 2 (CAP 2), serta perluasan Pelabuhan Kontainer Internasional yang berlokasi di Kawasan Industri Maspion 5 di Manyar-Gresik, Jawa Timur.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…