Cegah Korupsi, Waskita Karya Wajibkan Kepala Proyek Lapor LHKPN ke KPK

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 18 Juli 2019 - 07:13 WIB

Waskita (ist)
Waskita (ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta– PT Waskita Karya (Persero) Tbk (kode saham: WSKT) mendukung penuh imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar BUMN maupun swasta berkomitmen mencegah terjadinya penyimpangan. Karena itu, perusahaan pelat merah berkode emiten WSKT ini selalu taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dengan tepat waktu.

Demikian disampaikan Director of Human Capital Management & System Development PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Hadjar Seti Adji yang merupakan bagian dari jajaran BoD baru (sejak April 2018), kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7). Bahkan, kata Hadjar, Waskita Karya menjadi salah satu perusahaan BUMN yang paling taat dalam menyerahkan LHKPN baik dari segi jumlah peserta maupun ketepatan melaporkan melaporkannya.

’’Waskita Karya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang paling taat melaporkan LHKPN. Mulai dari level Direksi, hingga kepala proyek (BoD-3), yang keseluruhan nya berjumlah hingga 306 personil, dimana dalam penyampaian LHKPN tahun 2018 untuk seluruh personil tersebut PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga mencapai target 100% tepat waktu. Ini jadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya mendukung budaya anti korupsi.” ujar Hadjar.

Hal tersebut tak lepas dari pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 1 April lalu, KPK mengapreasiasi 215 institusi yang memiliki tingkat kepatuhan hingga 100 persen dalam penyerahan LHKPN, dimana salah satunya adalah Waskita Karya. Perusahaan pelat merah ini dinilai patuh melaporkan harta kekayaan pejabatnya sebelum tenggat waktu yang ditentukan KPK, yakni 31 Maret 2019.

Perlu diketahui, instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN sempurna tersebut terdiri dari 13 lembaga setingkat kementerian; 65 lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota; 90 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; serta 47 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Adapun Waskita Karya masuk sebagai lembaga dengan tingkat pelaporan LHKPN tertinggi, untuk kategori BUMN.

Ditegaskan Hadjar, Waskita Karya berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

’’Perseroan selalu memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,’’ ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

FiberStar

Selasa, 28 Januari 2020 - 14:24 WIB

Dukung Transformasi Digital , FiberStar Hadirkan Broadband Infrastructure Berskala Nasional

FiberStar meyakini ketersediaan infrastruktur broadband di pelosok nusantara secara merata dipercaya menjadi kunci utama untuk menopang perkembangan usaha yang berkelanjutan dan mendorong literasi…

Ilustrasi inovasi layar

Selasa, 28 Januari 2020 - 13:55 WIB

Inovasi Layar Akan Menjadi Tren Smartphone Berikutnya

Berbagai inovasi layar smartphone sudah ditawarkan oleh produsen. Namun, sebagian besar belum dapat menghadirkan peningkatan yang signifikan.

Capt. Sugeng Wahyono

Selasa, 28 Januari 2020 - 13:48 WIB

Setahun Ditahan di Ranong, Pekerja Migran Indonesia Minta Perlindungan Presiden

Seorang pekerja migran Indonesia, yang menjadi tahanan kota di Ranong, Thailand, berharap bantuan perlindungan dari Presiden Joko Widodo. Dia sudah setahun menjadi tahanan kota di Thailand,…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Selasa, 28 Januari 2020 - 13:17 WIB

BEI Siap Bimbing IPO Perusahaan Terdaftar di BKPM

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meniai adanya kerjasama dengan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat memperkuat perekonomian kedepannya.

Pariwisata Bali (Foto Dok Instagram)

Selasa, 28 Januari 2020 - 13:00 WIB

Terkait Wabah Corona, Bali Kintamani Festival Diundur Pelaksanaannya

Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk mengundurkan pelaksanaan "Bali Kintamani Festival" yang sedianya digelar 8 Februari 2020, menyusul mewabahnya virus corona.