Cegah Korupsi, Waskita Karya Wajibkan Kepala Proyek Lapor LHKPN ke KPK

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 18 Juli 2019 - 07:13 WIB

Waskita (ist)
Waskita (ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta– PT Waskita Karya (Persero) Tbk (kode saham: WSKT) mendukung penuh imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar BUMN maupun swasta berkomitmen mencegah terjadinya penyimpangan. Karena itu, perusahaan pelat merah berkode emiten WSKT ini selalu taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dengan tepat waktu.

Demikian disampaikan Director of Human Capital Management & System Development PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Hadjar Seti Adji yang merupakan bagian dari jajaran BoD baru (sejak April 2018), kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7). Bahkan, kata Hadjar, Waskita Karya menjadi salah satu perusahaan BUMN yang paling taat dalam menyerahkan LHKPN baik dari segi jumlah peserta maupun ketepatan melaporkan melaporkannya.

’’Waskita Karya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang paling taat melaporkan LHKPN. Mulai dari level Direksi, hingga kepala proyek (BoD-3), yang keseluruhan nya berjumlah hingga 306 personil, dimana dalam penyampaian LHKPN tahun 2018 untuk seluruh personil tersebut PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga mencapai target 100% tepat waktu. Ini jadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya mendukung budaya anti korupsi.” ujar Hadjar.

Hal tersebut tak lepas dari pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 1 April lalu, KPK mengapreasiasi 215 institusi yang memiliki tingkat kepatuhan hingga 100 persen dalam penyerahan LHKPN, dimana salah satunya adalah Waskita Karya. Perusahaan pelat merah ini dinilai patuh melaporkan harta kekayaan pejabatnya sebelum tenggat waktu yang ditentukan KPK, yakni 31 Maret 2019.

Perlu diketahui, instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN sempurna tersebut terdiri dari 13 lembaga setingkat kementerian; 65 lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota; 90 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; serta 47 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Adapun Waskita Karya masuk sebagai lembaga dengan tingkat pelaporan LHKPN tertinggi, untuk kategori BUMN.

Ditegaskan Hadjar, Waskita Karya berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

’’Perseroan selalu memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,’’ ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Samdarshi Sumit

Selasa, 12 November 2019 - 22:36 WIB

PFI Mega Life Menunjuk Samdarshi Sumit Sebagai Presiden Direktur Dan CEO

Jakartai-Pada 5 November 2019, PFI Mega Life, perusahaan patungan Prudential Finance Inc. (PFI) dengan CT Corporation, mengumumkan penunjukan Samdarshi (Sam) Sumit sebagai Presiden Direktur…

Manjakan pengemudinya Grab meresmikan Grabbike Lounge di Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu 7 Maret 2018 (Fadli: INDUSTRY.o.co.id)

Selasa, 12 November 2019 - 21:25 WIB

Grab Mengharapkan Konsumen Mengerti Hak dan Kewajibannya

Jakarta - Proses gugatan konsumen Grab bernama Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak kepada perusahaan aplikasi transportasi online tersebut memasuki babak baru. Dalam persidangan kemarin (11/11),…

BMW M4 Competition

Selasa, 12 November 2019 - 20:45 WIB

Resmi Diluncurkan, BMW M4 Competition Seharga Rp 2,3 M Laris Terjual

BMW Group Indonesia resmi meluncurkan varian baru, BMW M4 Competition sebagai inkarnasi dari sport coupe asal Jerman. Model ini mendapatkan peningkatan tenaga, serta pilihan warna baru BMW individual…

Kementerian Perindustrian. (Fofo: kemenperin.go.id)

Selasa, 12 November 2019 - 20:30 WIB

Kemenperin Tawarkan 359 Formasi dalam Seleksi CPNS 2019

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka kesempatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi pada tahun 2019. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan…

Ketum Dekopin Nurdin Halid, Menkop dan UKM Teten Masduki, Wagub Sulsel Sudirman Sulaiman.

Selasa, 12 November 2019 - 20:26 WIB

Wadah Tunggal Harga Mati, Nurdin Halid Canangkan Panca Program 2019-2024

Makassar – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid menegaskan bahwa Dekopin adalah wadah perjuangan dan kebersamaan dalam mewujutkan keadilan dan kemakmuran sosial melalui…