Rizal Ramli Pernah Ingatkan Presiden Jokowi Dampak Kebijakan Austerity Sri Mulyani

Oleh : Herry Barus | Selasa, 25 Juni 2019 - 14:00 WIB

Rizal Ramli (dok RMOL)
Rizal Ramli (dok RMOL)

INDUSTRY.co.id - Jakarta -Ekonom senior DR. Rizal Ramli telah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menerapkan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang berdampak pada memburuknya perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan mantan Tim Panel Ekonomi PBB itu 3,5 tahun silam.

Kepada Jokowi, Rizal Ramli menjelaskan bahwa kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani meruakan hal yang kuno. Kebijakan ekonomi makro super konservatif itu hanya akan membuat senang kreditor utang dan investor asing.

Sementara akibat yang diterima masyarakat atas kebijakan menteri yang mendapat gelar terbaik di dunia itu, kata Rizal Ramli, adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka lima persen. Selain itu, daya beli masyarakat akan anjlok dan berpengaruh pada harga aset yang yang rontok

Prediksi mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu-pun terbukti benar. Tercatat hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa menembus angka 6 persen. Sementara, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan.

Dampaknya, perusahaan sekelas Giant segera tutup dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan. Begitu juga dengan perusahaan plat merah, seperti, PT Krakatau Steel juga harus melakukan restrukturisasi ribuan karyawan.

“Hari ini sektor retail rontok, Giant tutup PHK, Krakatau Steel PHK. Investor China pesta karena asset price anjlok. Terjadi pergantian pola kepemilikan. Jokowi dikibuli (red. dibohongi),” tegas Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, Selasa (24/6/2019).

Dia juga mengingatkan Jokowi untuk tidak menyangkal penurunan daya beli dengan menyebut masyarakat pindah belanja ke sektor daring. Bagi Rizal Ramli, sektor daring tanah air kini tidak lebih memprihatinkan. Sebab, 70 persen aplikasi jual beli online yang ada sebatas menjadi alat pemasaran produk-produk impor.

“Jika nanti sektor retail dan online dikuasai asing, maka komplitlah ketergantungan impor menjadi permanen,” tandasnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Samsung Giga Party Audio

Senin, 24 Februari 2020 - 16:06 WIB

Samsung Hadirkan Samsung Giga Party Audio

Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan Samsung Giga Party Audio, penambahan terbaru ke jajaran home audio dan entertainment. Dengan Built-in Woofer, Bass Booster, dan fungsi Karaoke Mode,…

Hugh Jackman dan Allison Janney di HBO GO dan HBO

Senin, 24 Februari 2020 - 15:44 WIB

Bad Education dari HBO Films

Terinspirasi dari peristiwa nyata, Bad Education, mulai tayang berbarengan waktunya dengan A.S. pada 26 April jam 8.00 WIB HBO GO dan HBO, berkisah tentang Frank Tassone (Hugh Jackman) dan Pam…

NU CARE-LAZISNU dan Treasury

Senin, 24 Februari 2020 - 15:23 WIB

Kolaborasi NU CARE-LAZISNU dan Treasury Mempelopori Donasi Emas

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial, NU CARE-LAZISNU memiliki mimpi untuk turut mewujudkan kesejahteran umat dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan instrumen yang bisa memberikan…

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto

Senin, 24 Februari 2020 - 14:50 WIB

Status Negara Berkembang Dicabut, Kadin Minta Pemerintah Perkuat Daya Saing

Langkah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang harus dipandang sebagai tantangan.

Ilustrasi properti di Kota Sydney

Senin, 24 Februari 2020 - 14:45 WIB

Perubahan Demografis Dorong Pergeseran Pasar Properti di Kota Sydney

Perubahan demografis telah mengubah tren properti di Australia. Diperkirakan pasar properti Negeri Kanguru itu bisa kembali bangkit sebagai salah satu destinasi investasi utama.