HALO ADVOKAT, Cara Mudah Konsultasi Hukum Lewat Internet

Oleh : Kormen Barus | Sabtu, 13 April 2019 - 06:15 WIB

Advokat yang tergabung dalam Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) bersama Sabela Gayo & Partners (SGP) meluncurkan Aplikasi Android HALO ADVOKAT pada Jum’at, 12 April 2019
Advokat yang tergabung dalam Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) bersama Sabela Gayo & Partners (SGP) meluncurkan Aplikasi Android HALO ADVOKAT pada Jum’at, 12 April 2019

INDUSTRY.co.id,Jakarta-Ragam keinginan masyarakat  terkait dengan kemudahan layanan hukum, kini semua sudah bisa teratasi dengan memanfaatkan platform elektronik jasa konsultasi.

Ragam layanan konsultasi hukum tersebut memungkinkan masyarakat dapat melakukan banyak pilihan melalui sarana internet, di mana dan kapan saja. Termasuk  untuk memilih advokat sesuai dengan jenis kasus, besarnya biaya jasa konsultasi dan beragam layanan lainnya. Pilihan menunya  mudah dan aman digunakan serta tersedia berbagai pilihan akses membuat komunikasi antara klien dan advokat sangat praktis. Registrasinya juga mudah dan langsung aktif. Itulah HALO ADVOKAT, sebuah platform elektronik jasa konsultansi dan asistensi hukum yang profesional dan berbayar di Indonesia.

Aplikasi android start-up ini secara resmi diluncurkan  oleh Institut Pengadaan Publik Indonesia/Indonesian Public Procurement Institute (IPPI) pada Hari Jum’at, 12 April 2019 di Koffie Konco Mall Epiwalk Epicentrum, Lobby Floor, Kuningan, Jakaarta Selatan.

“HALO ADVOKAT lahir dalam rangka memberikan kemudahan akses terhadap jasa konsultansi dan asistensi hukum bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ketua IPPI, Sabela Gayo.

Pimpinan Sabela Gayo & Partners (SGP) ini menjelaskan, untuk tahap awal HALO ADVOKAT akan fokus memberikan layanan jasa konsultansi hukum dan asistensi hukum berbayar di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta.

Sektor tersebut kata dia, merupakan sektor yang paling rentan terjadinya potensi pelanggaran administratif, gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam jangka panjang HALO ADVOKAT sebagai platform elektronik pemberian jasa konsultansi hukum dan asistensi hukum berbayar pertama di Indonesia akan merambah ke sektor-sektor hukum lainnya seperti perpajakan, pertanahan, pertambangan, kehutanan, kelautan, perikanan, perkebunan dan yang lainnya.

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh HALO ADVOKAT sangat beragam. Seperti Konsultansi Hukum, Pengacara Pengadaan, Ahli Hukum Kontrak Pengadaan, Arbiter, Mediator, Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Pemberi Keterangan Ahli, dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam jangka panjang, HALO ADVOKAT, lanjut Sabela,  akan mengembangkan fitur-fitur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum Indonesia. Bahkan dalam jangka panjang apabila kehadiran aplikasi android HALO ADVOKAT ini mendapat respon yang positif dari masyarakat Indonesia maka HALO ADVOKAT berencana untuk mengembangkan jasa konsultansi dan asistensi hukumnya ke berbagai negara lainnya di dunia.

“Saya selaku CEO HALO ADVOKAT menghimbau masyarakat khususnya masyarakat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta di Indonesia untuk dapat memanfaatkan keberadaan teknologi di sektor layanan hukum ini dalam rangka mendukung kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan kerjanya masing-masing,”tambahnya.

Konsultansi hukum yang ditawarkan oleh HALO ADVOKAT terdiri atas beberapa paket konsultansi hukum yaitu paket Bronze, Silver, Gold, Diamond dan Platinum yang masing-masing memiliki kemanfaatan (benefits) yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Apabila masyarakat Pengadaan Barang/Jasa membeli salah satu paket jasa konsultansi hukum berbayar tersebut maka yang bersangkutan dapat melakukan konsultansi via chatting dan sambungan telepon. Ke depan HALO ADVOKAT akan menyediakan layanan kosultansi hukum melalui webinar.

Sasaran utama potensi klien HALO ADVOKAT yaitu para pelaku pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan (PP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Peneliti Kontrak, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Penyedia Barang/Jasa, Agen Pengadaan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa, Kepala Desa, Pendamping Desa, Tim Pengelola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan kelompok-kelompok Pengadaan Barang/Jasa lainnya.

Dengan hadirnya HALO ADVOKAT maka diharapkan para pelaku pengadaan tersebut dapat melindungi kepentingan hukumnya dengan cara membeli paket pendampingan hukum sektor Pengadaan Barang/Jasa yang telah disediakan di HALO ADVOKAT.

Dengan membeli paket jasa konsultansi dan asistensi hukum di HALO ADVOKAT berarti yang bersangkutan telah memiliki Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dalam genggamannya sehingga kapan saja dan dimana saja membutuhkan jasa konsultansi dan asistensi hukum maka klien yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan Advokat/Pengacara Pengadaan/Konsyltan Hukum yang terdaftar di HALO ADVOKAT.

HALO ADVOKAT adalah aplikasi android yang mudah, sederhana dan terjangkau dari sisi biaya sehingga diharapkan dapat memberikan solusi perlindungan hukum bagi masyarakat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta di Indonesia.

HALO ADVOKAT juga di dukung oleh tenaga-tenaga ahli professional dan Advokat/Pengacara Pengadaan dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang handal, teruji, berpengalaman, profesional dan berintegritas sehingga diharapkan hasil pendampingan, konsultansi hukum dan asistensi hukum yang diberikan dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran Administratif, gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), gugatan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tuntutan Tindak Pidana Korupsi.

HALO ADVOKAT juga akan memberikan buku saku (pocket book) dan Kartu Indonesia Hukum (KIH) kepada pembeli paket jasa konsultansi hukum dan asistensi hukum sektor Pengadaan Barang/Jasa sehingga nantinya para klien HALO ADVOKAT dapat melakukan konsultansi secara tatap muka dengan Advokat/Pengacara Pengadaan yang profesional di daerahnya masing-masing.

“Oleh karena itu sangat diharapkan setiap klien HALO ADVOKAT memberikan informasi nama dan alamat yang benar pada saat pendaftaran aplikasi android HALO ADVOKAT sehingga pengiriman buku saku dan Kartu Indonesia Hukum (KIH) dapat berjalan lancar dan sampai ke alamat masing-masing klien HALO ADVOKAT,”paparnya.

Harapan Sabela adalah, kehadiran HALO ADVOKAT dapat berkontribusi bagi perbaikan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta di Indonesia sekaligus memberikan jasa konsultansi hukum dan asistensi hukum sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta secara professional, kompeten dan berintegritas.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jakarta Open Jadi Seleksi Terakhir Renang Sebelum Ke SEA Games 2019 Filipina

Rabu, 18 September 2019 - 20:00 WIB

Jakarta Open, Jadi Seleksi Terakhir Renang Sebelum Ke SEA Games 2019 Filipina

Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PB PRSI, sejak Bulan Juni telah menggelar pemusatan latihan atau Pelatnas cabang olahraga renang yang akan berlaga di multi event dua tahunan…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Rabu, 18 September 2019 - 18:15 WIB

Menperin Akui Investasi Korsel Perkuat Struktur Industri Manufaktur RI

Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga…

Noesita Indriyani Ketua Panitia Pelaksana HLN ke-74.

Rabu, 18 September 2019 - 18:00 WIB

MKI Dukung Pengembangan Energi Terbarukan dan Teknologi Terkait Listrik 4.0

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengadakan press conference terkait “Road to HLN”, 20 Hari Menjelang Penyelenggaranaan Acara Hari Listrik Nasional ke-74. Pelaksanaan Press Conference…

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

Rabu, 18 September 2019 - 17:12 WIB

Indonesia Fintech Expo 2019 Komitmen Regulator dan Industri Fintech Terhadap Inklusi Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) akan menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 pada tanggal 23 dan 24 September 2019 di…

Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara

Rabu, 18 September 2019 - 17:05 WIB

Kemenperin Tunjuk 10 Perusahaan Jadi Pilot Pendampingan Industri 4.0

Kementerian Perindustrian telah melakukan pendampingan implementasi perdana industri 4.0 kepada 10 perusahaan manufaktur nasional.