Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Batang Arau

Oleh : Hariyanto | Kamis, 21 Februari 2019 - 09:25 WIB

Kawasan Batang Arau
Kawasan Batang Arau

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penataan kawasan kumuh di berbagai lokasi di Indonesia dengan  total seluas 23.407 hektare. 

Penataan kawasan kumuh salah satunya dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar. 

“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Menteri Basuki melalui keterangan resmi yang diterima INDUSTRY.co.id, Kamis (21/2/2019).

Salah satu kawasan kumuh yang ditangani tahun 2018 adalah Kawasan Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Kawasan yang dilintasi Sungai Batang Arau ini sebelumnya memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

Penataan dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya diantaranya berupa pembangunan jalur pejalan kaki, Saluran/Drainase, Taman Siti Nurbaya yang dilengkapi arena skateboard, tempat sampah, WC, Lampu Taman, Gapura, dan jalan lingkungan. Pekerjaan dilakukan sejak bulan April 2018 dan selesai akhir tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 25,4 miliar. 

Manfaatnya, disamping meningkatkan kualitas lingkungan, Kawasan Batang Arau yang semakin tertata rapi menjadi potensi destinasi wisata yang akan meningkatkan ekonomi lokal. Di kawasan tersebut terdapat Pelabuhan Muaro yang merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang serta sebagai lokasi legenda Siti Nurbaya dimana terdapat Makam Siti Nurbaya dan Jembatan Siti Nurbaya. 

Pada tahun 2019, penataan akan dilakukan terhadap 888 hektare kawasan kumuh yang ada diberbagai daerah sehingga hingga 2019 total kawasan yang ditangani menjadi 24.295 hektare. 

Dalam melakukan penataan, Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inovasi Laptop Acer gapai costumer

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:41 WIB

Acer Geber Pangsa Pasar Pelajar, Pekerja Work From Home

Acer optimis penjualan laptop keluarannya akan diserap pasar. Apalagi masa pandemi corona virus covid-19, menuntut bekerja atau sekolah dari rumah. Tentunya laptop pilihan yang nyaman.

Padi organik, cikal bakal pertanian organik Indonesia di masa depan. (Foto: Liputan6)

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:06 WIB

Pupuk Organik, Penopang Pertanian Organik Indonesia di Masa Depan

Jakarta - Rani baru pulang dari sebuah pasar swalayan di kawasan pusat kegiatan bisnis ibukota. Dia mengeluhkkan mahalnya harga sayur-mayur dan buah-buahan organik yang ditawarkan pasar swalayan…

Wapres KH Maruf Amin, Menaker, Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto dan Kemenko PMK

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:25 WIB

Wujudkan Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja, Wapres Serahkan Paritrana Award 2019

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:18 WIB

DPR Cantik Ini Minta Pemerintah Kebut BLT untuk Genjot Daya Beli Masyarakat

Wabah pandemi Covid-19 turut memukul kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32 persen…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan

Rabu, 12 Agustus 2020 - 19:55 WIB

Arteria PDIP: Maju Pilkada Anggota DPR Harusnya Tidak Perlu Mundur, Cukup Cuti

Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU…