INDUSTRY.co.id, Jakarta - Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) menolak pemberlakuan rekam biometric oleh VFS Tasheel sebagai salah satu persyaratan penerbitan visa umrah yang ditetapkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA).
Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi mengatakan penerapan rekam biometric oleh Pemerintah Kerjaaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sangat membebani calon jamaah umrah dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Selain, kantor VFS Tasheel yang ada di indonesia tidak memadai, sehingga menyulitkan masyarakat terutama yang dari luar provinsi sulit menjangkau lokasi rekam biometric tersebut
Lanjutnya, struktur wilayah Indonesia yang sangat luas dan dan terdiri dari pulau-pulau menyebabkan kendala tersendiri dalam penerapan proses perekaman Biometric ini. Bagaimana mereka harus bolak-balik menuju kantor VFS Tasheel yang adanya di luar provinsi mereka.
“Karena itu kami dari Sapuhi mengusulkan jika VFS Tasheel tetap akan beroperasi di Indonesia maka cukup satu Operational Office yaitu di Bandara International. Dengan kata lain Hasil Rekam Biomteric ini bukan menjadi salah satu persyaratan penerbitan visa umrah dan rekam biometric diambil setelah terbitnya visa umroh,” kata Syam dalam konferensi persnya di Muamalat Tower lantai 19, Jakarta, Kamis (6/2/2019)
Pihaknya juga mengeluhkan beberapa sarana dan prasarana seperti, kondisi kantor tidak memadai dimana sangat minimnya mang pelayanan seperti, ruang tunggu yang kecil Tidak ada ruang sholat dan peralatan fasilitas seperti computer sangat minim. Tentunya akan berpengaruh terhadap pelayanan bagi jamaah umroh yang berasal dari Indonesia bisa dibilang bukanlah jumlah yang sedikit dari data tahunan musim umroh yang telah berjalan.
Ia juga mengaku dengan adanya penarapan visa oleh VFS ini beberapa anggota di daerah ada penurunan jamaah umroh antara 10 hingga 15 persen. “Karenanya kami terus berkordinasi dengan pihak KBSA agar usulan kami diterima. Bila tidak mungkin bisa diusulkan agar pengurusan biometric bisa diserahkan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tersendiri,” ujarnya
Ia menambahkan, hal ini mesti harus diperhatikan bersama oleh intansi-instansi terkait agar menjadi pembenahan untuk membentuk sistem pengurusan proses pemberangkatan jamaah umroh yang lebih baik kedepannya.
