Saksi Ahli WN Asing: Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik

Oleh : Wiyanto | Kamis, 17 Januari 2019 - 11:37 WIB

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan
Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

INDUSTRY.co.id -

Medan Penunjukan saksi ahli dari kalangan peneliti asing dalam kasus gugatan izin lingkungan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mendapat respons dari masyarakat. Langkah itu dinilai tidak arif, dan disayangkan.

Sebelumnya dalam sidang PTUN Medan, Senin (14/1), penggugat mengajukan Serge Which sebagai saksi ahli. Dia memberikan pendapat terkait dengan keberadaan orangutan di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) karena pernah meneliti di sana. Serge yang berkewarganegaraan Belanda, merupakan pengajar pada Liverpool John Moores University, Inggris.

Pegiat lingkungan yang pernah bekerja di lanskap Batang ToruPahrian Siregar, menyatakan, jika menyangkut Batangtoru, sebenarnya kalangan akademisi dari universitas lokal mungkin akan lebih baik dan memiliki kompetensi yang baik untuk diajukan sebagai saksi ahli.

Siregar menyatakan, lanskap Batangtoru itu cukup luas, dan mencakup tiga kawasan lindung. Yakni Cagar Alam (CA) Sibual-buali, CA Sipirok, dan Lubuk Raya. Bagi orang asing, tidak mudah memasuki dan melakukan penelitian di sekitar kawasan lindung tersebut.

"Ada serangkaian perizinan khusus yang harus dimiliki," kata Siregar kepada wartawan Rabu (16/1/2019). Izin itu mulai dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Untuk memperoleh izin itu, harus pula menyampaikan rencana penelitiannya seperti apa.

Saat bersaksi di PTUN, Serge Which menyatakan dia pernah beberapa kali datang ke Batangtoru. Dia juga menyatakan pernah melakukan penelitian di Aceh. Sebab itu muncul kekhawatiran keterangan yang diberikannya tidak menyeluruh dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kawasan Batangtoru, yang selayaknya menjadi pertimbangan dewan hakim saat membuat keputusan nanti.

Dalam kaitan itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut Sugiat Santoso menyatakan, penggugat sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada pihak asing dalam melakukan advokasi terhadap isu yang mereka soroti di Indonesia.

"Melakukan advokasi atas persoalan yang ada itu sah saja. Tapi ya jaga juga kewibawaan dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia," katanya Sugiat Santoso.

Isu orangutan yang dibawa dalam ranah ini, kata Sugiat, juga patut dikritisi. Isu ini dinilai selalu identik dengan proyek berbau kepentingan asing di Indonesia.

"Saya khawatir isu orangutan dibawa agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Pada akhirnya bangsa ini tidak akan maju. Kita khawatir saksi ahli warga negara Belanda itu justru menjadi celah untuk tetap menjaga kepentingan asing di Indonesia," ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pembangunan drainase jalan nasional

Minggu, 16 Juni 2019 - 07:50 WIB

Kementerian PUPR Siapkan Program Pembangunan Drainase Jalan Secara Nasional

Keberadaan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.

Bank Mandiri Syariah (Foto Ist)

Minggu, 16 Juni 2019 - 06:36 WIB

Libur Lebaran 2019 Transaksi Electronic Channel Mandiri Syariah Naik 60%

Jakarta -- Selama libur lebaran Mei 2019 transaksi electronic channel PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) naik 60% (year on year) dari Mei 2018.

Kunjungan Wisman ke Bali (Foto ist)

Sabtu, 15 Juni 2019 - 18:00 WIB

Kunjungan Wisman ke Bali Turun 7,83 Persen

BPS Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing ke beberapa destinasi pariwisata di Bali mengalami penurunan hingga 7,83 persen untuk bulan April 2019 jika dibandingkan dengan bulan…

BAZNAS Buka Dapur Umum di Daerah Terisolir Banjir Konawe

Sabtu, 15 Juni 2019 - 17:04 WIB

BAZNAS Buka Dapur Umum di Daerah Terisolir Banjir Konawe

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendirikan layanan Dapur Umum untuk melayani pengungsi banjir bandang di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dapur umum…

Pegadaian Raih Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019

Sabtu, 15 Juni 2019 - 15:24 WIB

Pegadaian Raih Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap keberhasilan Pegadaian sebagai BUMN dalam melakukan transformasi digital, dari mulai membenahi Sumber Daya Manusia (SDM), produk, layanan, proses…