INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang dalam waktu belakangan ini mempunyai keinginan tinggi untuk membangun pariwisata di daerah mereka masing-masing.
"Demam pariwisata sudah merasuk ke daerah di tingkat Pemprov, Pemkot, dan Pemkab. Ini terlihat daru usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata tahun 2019 dari daerah yang naik 100 kali lipat dibandingkan dengan usulan tahun lalu," kata Menpar Arief Yahya di jakarta, Jumat (21/12/2018).
Usulan daerah untuk DAK pariwisata tahun 2019 sebanyak 487 daerah (27 Provinsi/460 Kab/Kota) yang mengusulkan DAK Reguler dengan total nilai Rp 36,63 triliun dan 61 daerah (9 Provinsi/52 Kab/Kota) mengusulkan DAK Penugasan total Rp 827,61 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran (APBN) pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp 1,003 triliun terdiri dari; DAK Reguler sebesar Rp 700 juta dan DAK Penugasan Rp 303,44 miliar.
Selain tingginya permintaan atau usulan DAK pariwisata, tambah Menpar, dalam memajukan sektor pariwisata, mereka juga gencar meningkatkan kualitas Sumber Daya Pariwisata (SDM) dengan mensinergikan program daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
"Kemenpar tahun ini melakukan tiga program strategis dalam meningkatkan kualitas SDM, masyarakat, dan industri pariwisata," ungkap pria yang sering disapa AY.
Untuk meningkatkan SDM dilakukan sertifikasi propfesi standar ASEAN (MRA TP) melalui Pelatihan Dasar SDM Pendidikan Pariwisata sebanyak 15.750 orang dan Sertifikasi Kompetensi sebanyak 66.705 orang. Sementara itu, ditingkat masyarakat dilakukan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona berupa pelatihan dasar SDM masyarakat pariwisata sebanyak 25.490 orang dan Gerakan Sadar Wisata di destinasi wisata dan disekitarnya sebanyak 4.360 orang.
Sementara itu, dikalangan industri pariwisata dilakukan Sertifikasi Uasah Pariwisata Standar ISO, ASEAN, dan SNI dengan memberikan pelatihan dasar SDM industri pariwisata sebanyak 5.280 orang. Penyusunan profil industri pariwisata tahun ini sudah mencapai 30 persen, penyusunan standar usaha pariwisata mencapai 50 persen, dan sosialisasi standar dan sertifikasi usaha pariwisata mencapai 50 persen atau 3 dari 6 daerah dilakukan kegiatan.
Tak hanya itu, dalam kurun waktu tiga tahuj berturut-turut, Kemenpar berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemenpar sampai dengan tahun 2017 adalah 75,86 atau predikat BB atau sangat baik.
"Ini menunjukkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemenpar berorientasi pada hasil," tutup Menpar.
