Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,2 Persen

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 17 November 2018 - 07:24 WIB

Bank Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun ke tahun) menjadi 359,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.253 triliun (asumsi kurs Rp14.600 per dolar AS).

Statistik Utang Luar Negeri kuartal III yang diumumkan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (16/11/2018) menunjukkan utang luar negeri (ULN) terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,2 miliar dolar AS serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 180,6 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan dengan kuartal II 2018, ULN Indonesia di kuartal III ini tumbuh melambat karena di paruh kedua tahun ini, utang naik 5,7 persen (tahun ke tahun/year on year/yoy).

"Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan ULN swasta," tulis BI.

Secara rinci di paruh ketiga tahun ini, ULN pemerintah sebesar 176,1 miliar dolar AS atau tumbuh 2,2 persen (yoy). Jumlah kenaikan utang itu lebih lambat dibandingkan dengan kuartal II 2018 yang mencapai kenaikan 6,1 persen (yoy).

Sedangkan ULN swasta pada kuartal III 2018 mengalami kenaikan 6,7 persen (yoy), atau meningkat dibandingkan kuartal II 2018 yang tumbuh 5,8 persen (yoy).

Debitur penyumbang ULN swasta mayoritas dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,7 persen.

Dengan realisasi itu, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal III 2018 masih stagnan di 34 persen. Adapun struktur ULN Indonesia tetap didominasi utang berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8 persen dari total ULN.

Bank Indonesia mengklaim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan peran utang dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

"Tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Bank Sentral. (Ant)