Ketua Umum PERHAPI Himbau Keterbukaan Dalam Proses Divestasi Freeport

Oleh : Hariyanto | Minggu, 21 Oktober 2018 - 08:46 WIB

Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)
Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Simpangsiur berita tentang proses divestasi PT Freeport Indonesia kembali mencuat setelah beberapa informasi muncul di sosial media. Kali ini isu mengenai kewajiban terhadap lingkungan menjadi sorotan.

Terkait dengan hal itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan (PERHAPI) Tino Ardhyanto menghimbau agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses divestasi ini dapat menyampaikan informasi secara terbuka sehingga dapat mengurangi kesimpangsiuran di dalam pemahaman para pemangku kepentingan yang lain. 

“Maksudnya, istilah keterbukaan dalam konteks ini adalah keterbukaan dari Pemerintah dan Legislatif untuk melihat proses divestasi ini lebih makro dan untuk kepentingan nasional sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyaraat sesuai dengan amanah konstitusi,” kata Tino melalui keterangan resmi yang diperoleh INDUSTRY.co.id, Minggu (21/10/2018). 

“Kami sangat mendukung langkah Pemerintah melalui PT INALUM untuk merealisasikan
divestasi melalui aksi korporasi yang telah mencapai tahapan Sales Purchase Agreement. Kita perlu bersama-sama mengawal dan memastikan bahwa tahapan ini terus berlangsung hingga terwujudnya kepemilikan saham 51% atas PT Freeport Indonesia dengan tanpa harus menambah kewajiban finansial yang telah disepakati bersama dalam SPA,” tambah
Tino.

Pemahaman bersama dari Pemerintah dan Legislatif mengenai perlunya realisasi divestasi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia untuk manfaat yang lebih baik sangat penting.

“Kesatuan sikap dari Pemerintah dan Legislatif dalam proses realisasi divestasi ini dapat
menjadi penggerak utama. PERHAPI siap untuk menjadi mitra strategis di dalam mengawal proses ini,” kata Tino

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sosial Media (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 05:00 WIB

Pemblokiran Data di Papua dan Papua Barat

Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 04:00 WIB

Bamsoet: Semua Pihak di Papua Harus Bisa Menahan Diri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta saudara-saudara sebangsa di Papua bisa menahan diri, begitupun dengan berbagai pihak lainnya dari mulai aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga…

Peta Nduga Papua (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 03:07 WIB

Residen Jokowi Didorong Bentuk Special Envoy untuk Papua

Penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah…

Bukti Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan

Kamis, 22 Agustus 2019 - 00:12 WIB

LSPR Selenggarakan Uji Kompetensi Wartawan Bali

Bali-wartawan tergabung dari 13 media massa di Bali siap menjalankan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh LSPR-Bali dan ASEAN Public Relations Network (APRN) berkolaborasi…

Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas AJPKM

Rabu, 21 Agustus 2019 - 23:52 WIB

Peresmian Asosiasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (AJPKM)

Jakarta-Sebanyak 15 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari 15 perguruan tinggi di Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat…