BNI Genjot Target Penyaluran KUR ke Sektor Perikanan

Oleh : Irvan AF | Kamis, 16 Februari 2017 - 12:50 WIB

Ilustrasi penangkapan ikan. (Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 karena jumlah penyaluran yang ada tahun sebelumnya dinilai masih terlalu minim.

"Khusus sektor kelautan dan perikanan, kami akan meningkatkan alokasi rencana ekspansi bisnis pada 2017," kata Deputi Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Arif Sularso dalam acara Forum Bisnis dan Investasi Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Arif mencontohkan, dari total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016, hanya sebanyak satu persen atau sekitar Rp89 miliar yang disalurkan untuk sektor perikanan.

Namun pada tahun 2017 ini, lanjutnya, pihaknya menargetkan akan meningkatkan share dari keseluruhan penyaluran KUR menjadi lima persen atau diperkirakan sekitar Rp575 miliar.

"Kami yakin bisa meningkatkan share dan kontribusi kami kepada sektor perikanan," katanya.

Untuk itu, ujar dia, BNI juga menerapkan beberapa strategi untuk dapat mencapai target tersebut seperti kerja sama dengan divisi korporasi membuat skema pembiayaan rantai.

Dengan demikian, lanjutnya, pihak mengoptimalkan sejumlah hal seperti dari pemasok hingga vendor dari pelaku usaha yang telah menjadi debitor kredit korporasi dari perusahaan perbankan tersebut.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total angka Rp5.000 triliun yang tersedia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, 7 November 2016.

Menurut Yugi Prayanto, jumlah penyaluran kredit sekitar Rp150 triliun tersebut dinilai masih terlalu sedikit.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur seperti di Papua dan Ambon.

Hal tersebut, lanjutnya, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu sehingga bisa mengoptimalkan kredit perbankan.(ant)