LPS Terus Pantau Pergerakan Dana Pihak Ketiga

Oleh : Herry Barus | Rabu, 26 September 2018 - 06:45 WIB

Lembaga Penjamin Simpanan-foto Sindonews.com
Lembaga Penjamin Simpanan-foto Sindonews.com

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memantau pergerakan dana pihak ketiga dari bank yang pindah ke luar negeri (capital outflow) untuk mengetahui kondisi likuiditas dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah ditemui usai menghadiri LPS Research Fair 2018 di Jakarta, Selasa (25/9/2018), menjelaskan bahwa hasil pemantauan belum menemukan adanya gerakan "capital outflow" yang luar biasa.

"Kalau ada nasabah pindah dari satu bank ke bank lain memanfaatkan suku bunga yang lebih tinggi, itu biasa. Kami akan memantau apakah pergerakan dana pihak ketiga dalam batas yang aman atau tidak," kata dia.

Halim mengatakan bahwa LPS juga akan mengambil langkah penyesuaian tingkat bunga penjaminan apabila memang faktor "capital outflow" disebabkan oleh perbedaan suku bunga.

"Orang menaruh uang di perbankan itu tidak hanya karena faktor suku bunga saja," ujar dia.

Halim menegaskan bahwa otoritas sektor keuangan di Indonesia berusaha untuk menjaga stabilitas, termasuk LPS.

Dalam konteks menjaga stabilitas ini, otoritas tersebut mempertimbangkan adanya keseimbangan baru karena kondisi likuiditas, suku bunga dunia, dan kebutuhan akan likuiditas dalam negeri berbeda.

Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan global berubah karena AS, Eropa, dan negara-negara lain menghentikan kebijakan moneter pelonggaran kuantitaif (quantitative easing/QE).

"Likuiditas yang disebarkan perlahan mereka tarik kembali, dampaknya suku bunga dunia naik. Kalau kondisi ini berjalan, artinya keseimbangannya berubah lagi," kata Halim.

Ketika kondisi semacam itu terjadi, suku bunga harus dinaikkan mengikuti acuan bank sentral di AS. Kurs rupiah juga terpaksa akan melemah karena uang yang masuk ke Indonesia kembali ke negara asal.

Hal tersebut menyebabkan likuiditas berkurang padahal kebutuhan likuiditas di Indonesia masih tinggi karena pembangunan yang membutuhkan banyak dana.

Otoritas moneter kemudian berusaha mengimbangi hal tersebut agar penarikan dana ke luar negeri jangan menganggu kestabilan ekonomi.  "Gejolak terjadi karena orang sedang berhitung kembali mempelajari situasi," kata Halim.(Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Melalui Sertifikasi B Corp, Xurya menegaskan fokus perusahaan pada perkembangan yang berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun sosial.

Senin, 29 April 2024 - 21:56 WIB

Perusahaan Energi Terbarukan Indonesia, Xurya, Raih Sertifikasi B Corp

Menegaskan fokus perusahaan pada perkembangan yang berkelanjutan, Xurya menjadi salah satu pionir perusahaan energi terbarukan di Indonesia yang Tersertifikasi B Corp.

 PAPDI Umumkan Pembaruan Rekomendasi Jadwal Vaksinasi Dewasa 2024

Senin, 29 April 2024 - 21:00 WIB

PAPDI Perbarui Rekomendasi Vaksin Dewasa Dengan Menambahkan PCV15

Selain diberikan kepada bayi dan anak-anak, vaksin PCV15 juga telah disetujui oleh BPOM untuk diberikan kepada dewasa guna memberikan perlindungan terhadap 15 serotipe bakteri pneumokokus.

Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Lindungi Hak Pekerja dalam Bisnis'. (FMB9)

Senin, 29 April 2024 - 20:40 WIB

Perpres 60/2023, Pemerintah Dorong Bisnis Ramah HAM & Kesejahteraan Pekerja

Jakarta, FMB9 - Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai respons terhadap kebutuhan akan perlindungan…

Direksi BNI usai paparan kinerja

Senin, 29 April 2024 - 18:33 WIB

BNI Raih Laba Bersih Rp5,33 Triliun Kuartal I 2024

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI konsisten mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif dan berkelanjutan pada periode awal tahun 2024.

Program BISA

Senin, 29 April 2024 - 18:05 WIB

Cegah Stunting di Jawa Barat dan NTT, Program BISA Tingkatkan Perilaku CTPS Sebesar 81,5%

Save the Children bersama dengan mitra konsorsium Unilever Lifebuoy, berhasil meningkatkan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program…