INDUSTRY.co.id -
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Haerudin menginginkan pemerintah benar-benar mencermati pengelolaan utang negara agar tidak menjadi ancaman di masa mendatang.
"Kalau utang sampai melampaui ambang batas kemampuan kita maka akan berisiko terhadap kedaulatan negara," kata Haerudin, Selasa (4/9/2018)
Untuk itu, ujar politisi PAN itu, pemerintah betul-betul memperhatikan dengan seksama dan berhati-hati bila ingin melakukan penambahan utang.
Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menilai jumlah pembayaran utang baik pokok maupun bunga, yang cukup tinggi, telah membebani APBN.
Ia menginginkan pemerintah menjelaskan kondisi utang secara utuh kepada publik.
Politisi PKS ini menegaskan Indonesia jangan sampai terjebak kepada jebakan utang yaitu berutang untuk sekadar membayar cicilan pokok dan bunga utang sebelumnya.
Di tempat terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menginginkan pemerintah menghindari penyakit fiskal yakni pemborosan anggaran negara.
"Betul-betul penyakit boros anggaran telah merasuk di dalam birokrasi," katanya dalam diskusi publik di Jakarta, 29 Agustus 2018.
Menurut Didik, salah satu permasalahan fiskal yang dihadapi saat ini adalah pada sisi pendapatan atau penerimaan, yang terkendala pengembangan pajak yang tersendat, sedangkan pada sisi belanja negara dinilai telah terjadi pemborosan alokasi anggaran.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan kemandirian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan semakin mengutamakan dan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri.
"Prinsip kemandirian APBN tersebut ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8).(Ant)
