INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan rombongan meninjau gedung RSUD Mataram dan SMP 6 Mataram yang telah selesai dilakukan audit teknis oleh Tim Balitbang Kementerian PUPR.
Dari hasil audit, struktur bangunan SMP 6 masih aman. Agar proses belajar mengajar tidak terganggu akan dibangun sekolah sementara diseberang sekolah yang ada, sambil perbaikan dilakukan.
Selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi oleh BUMN Karya dan ditargetkan satu bulan sudah selesai dan siap difungsikan. Agar bisa sesuai target Menteri Basuki menginstruksikan agar dilakukan penambahan tenaga kerja.
Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan dapat selesai 6 bulan dengan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong. Pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.
Verifikasi dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian bantuan.
“Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Masyarakat diajak bekerja sehingga NTB bangkit kembali. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa,” kata Menteri Basuki.
Pembangunan rumah tahan gempa bisa oleh masyarakat dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR dan relawan.
“Sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Jumlah warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang,” jelas Menteri Basuki.
Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Menteri Basuki tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nantinya akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.
Selain Risha, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Rika (Rumah Instan Kayu) dan Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) yang juga sudah teruji kekuatannya. Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan meski berada tidak jauh dari pusat gempa.
Identifikasi rumah rusak terus dilakukan BNPB. Data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741 rusak, 32.717 sudah terverifikasi, dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang dan 17.769 unit rusak berat.
Menteri Basuki mengatakan untuk anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun dimana Rp 170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang diantaranya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB.
“Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” kata Menteri Basuki.
