Dirjen Cipta Karya: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tuntas Dalam Satu Hingga Dua Tahun

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menargetkan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun. 

Teknologi Risha menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional. Biayanya juga terjangkau, mudah dipindahkan karena knock down, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. 

“Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 m2 sekitar Rp 1,5 juta maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen, akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami pasti instruksikan untuk gunakan komponen dari dalam negeri,” ujar Danis di Jakarta, Senin (20/8/2018). 

Untuk rekonstruksi fasilitas publik, Danis mengatakan telah memulai pembangunan pasar seperti di Pasar Tanjung dan Pemenang, agar roda aktifitas sosial ekonomi warga dapat segera berjalan kembali. 

Sementara untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah. 

“Hingga saat ini, sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, mushalla dan rumah sakit yang sifatnya sementara. Dari hasil identifikasi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 2 tahun,” kata Danis. 

Ditambahkan Danis, sebagai prioritas utama untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 - Ditjen Sumber Daya Air telah memfungsikan sebanyak 44 titik  sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 - 20 liter/detik yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Lombok Timur dan 39 titik di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. 

“Sistem transmisi dan distribusi air perpipaan PDAM di Kecamatan Tanjung sampai Senggigi juga sudah hidup dan dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.