Revisi Permentan Susu Dampak Keputusan WTO

Oleh : Wiyanto | Kamis, 16 Agustus 2018 - 17:15 WIB

Ilustrasi sapi perah (Foto Ist)
Ilustrasi sapi perah (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menjelaskan perubahan dalam regulasi terbaru tentang penyediaan susu merupakan konsekuensi dari keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (DBS) World Trade Organization (WTO).

"Jika kita berani menjadi anggota WTO, risikonya adalah kita harus mampu menyinergikan aturan-aturan atau regulasi kita terhadap aturan yang ada di WTO. Setelah kita sinergikan, bukan berarti kita harus habis akal," kata Ketut di Jakarta, Rabu (15/8/2018 )

Ketut menjelaskan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pembelian susu merupakan konsekuensi dari keputusan DBS WTO. Karena itu, beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan hortikultura dan peternakan harus direvisi.

Dalam Permentan Nomor 30/2018, prinsip dasarnya adalah menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi.

Perubahan ini dilakukan karena ada keberatan dari AS dan ancaman akan menghilangkan program GSP terhadap komoditas ekspor Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk Indonesia ke AS.

Apalagi kondisi saat ini, dikatakan Ketut, dinamika global yang terus menggerus nilai rupiah. Dampaknya, pasokan bahan baku (susu) impor dirasakan semakin mahal.

Substitusi bahan baku (susu) dalam negeri, menjadi sangat dibutuhkan agar produk olahan susunya tetap mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun pasar ASEAN/Asia.

Meski Permentan 26 tahun 2017 sudah direvisi, regulasi ini telah mendorong semua pihak bahwa kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak pada prinsipnya sangat diperlukan.

"Dengan perubahan Permentan tersebut, program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap diatur dalam rangka peningktan populasi dan produksi susu segar dalam negeri," ungkap Ketut.

Sejak Permentan 26/2017 diberlakukan, proposal kemitraan yang masuk hingga 6 Agustus 2018 sebanyak 99 proposal dari 118 perusahaan, terdiri dari 30 Industri Pengolahan Susu (IPS) dan 88 perusahaan importir dengan nilai investasi Rp751,7 miliar. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pariwisata Bali (Foto Dok Instagram)

Minggu, 16 Juni 2019 - 21:00 WIB

Ready, Set, Summer!

Menjelang liburan musim panas, Agoda, salah satu platform perjalanan digital yang paling cepat berkembang di dunia, mengungkapkan bahwa Tokyo, London dan Las Vegas masih terus merajai sebagai…

Bantuan Kemensos untuk Sultra Terus Bergulir (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 16 Juni 2019 - 20:00 WIB

Bantuan Kemensos untuk Sultra Terus Bergulir

Pengiriman dan penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial terus bergulir bagi korban bencana banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BNI Dukung Peningkatan Ekspor Seafood ke Amerika Serikat (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 16 Juni 2019 - 17:34 WIB

BNI Dukung Peningkatan Ekspor Seafood ke Amerika Serikat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melalui Kantor Cabang Luar Negeri New York, Amerika Serikat memberikan dukungan fasilitas pembiayaan kepada Crystal Cove Seafood Corp. (Crystal Cove),…

Mendikbud, Muhadjir Effendy

Minggu, 16 Juni 2019 - 16:46 WIB

Rawan Jual Beli Kursi, Mendikbud Lakukan Penataan Sejumlah Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pemetaan sejumlah sekolah yang dinilai rawan terhadap praktik jual beli kursi dalam Penerimaan Peserta Didik (PPDB).

Ilustrasi Desa Wisata

Minggu, 16 Juni 2019 - 12:30 WIB

Kemenpar Gandeng Udinus Latih Warga Temanggung Majukan Desa Wisata

Kementerian Pariwisata dan Universitas Dian Nuswantara Semarang memberikan pelatihan memajukan potensi daerah sebagai desa wisata baru pada warga Kelurahan Walitelon Utara Kecamatan Temanggung,…