Revisi Permentan Susu Dampak Keputusan WTO

Oleh : Wiyanto | Kamis, 16 Agustus 2018 - 17:15 WIB

Ilustrasi sapi perah (Foto Ist)
Ilustrasi sapi perah (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menjelaskan perubahan dalam regulasi terbaru tentang penyediaan susu merupakan konsekuensi dari keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (DBS) World Trade Organization (WTO).

"Jika kita berani menjadi anggota WTO, risikonya adalah kita harus mampu menyinergikan aturan-aturan atau regulasi kita terhadap aturan yang ada di WTO. Setelah kita sinergikan, bukan berarti kita harus habis akal," kata Ketut di Jakarta, Rabu (15/8/2018 )

Ketut menjelaskan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pembelian susu merupakan konsekuensi dari keputusan DBS WTO. Karena itu, beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan hortikultura dan peternakan harus direvisi.

Dalam Permentan Nomor 30/2018, prinsip dasarnya adalah menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi.

Perubahan ini dilakukan karena ada keberatan dari AS dan ancaman akan menghilangkan program GSP terhadap komoditas ekspor Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk Indonesia ke AS.

Apalagi kondisi saat ini, dikatakan Ketut, dinamika global yang terus menggerus nilai rupiah. Dampaknya, pasokan bahan baku (susu) impor dirasakan semakin mahal.

Substitusi bahan baku (susu) dalam negeri, menjadi sangat dibutuhkan agar produk olahan susunya tetap mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun pasar ASEAN/Asia.

Meski Permentan 26 tahun 2017 sudah direvisi, regulasi ini telah mendorong semua pihak bahwa kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak pada prinsipnya sangat diperlukan.

"Dengan perubahan Permentan tersebut, program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap diatur dalam rangka peningktan populasi dan produksi susu segar dalam negeri," ungkap Ketut.

Sejak Permentan 26/2017 diberlakukan, proposal kemitraan yang masuk hingga 6 Agustus 2018 sebanyak 99 proposal dari 118 perusahaan, terdiri dari 30 Industri Pengolahan Susu (IPS) dan 88 perusahaan importir dengan nilai investasi Rp751,7 miliar. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita

Minggu, 18 Agustus 2019 - 13:19 WIB

TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bahan bangunan khususnya produk-produk interior, bekerjasama dengan Senayan City menghadirkan KARYA KITA dengan tema Mosaic of Diversity. Didukung oleh…

Daerah Irigasi Lakitan Sumsel

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:16 WIB

Kementerian PUPR Bangun Saluran Irigasi Primer 3,5 Km dan Sekunder 25 Km di Sumatera Selatan

Luasan DI Air Lakitan akan bertambah 2.590 hektar untuk memenuhi luas layanan 9.697 hektare.

Hunian Sementara atau Huntara

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:10 WIB

786 Bilik Huntara Tersisa Segera Dihuni Warga Terdampak Bencana di Palu, Sigi dan Donggala

Jakarta - Kementerian PUPR membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 699 unit yang terdiri dari 8.388 bilik di 72 lokasi di Palu, Sigi dan Donggala. Pembangunan huntara bertujuan agar warga…

Ribuan Warga Namale Ramaikan Gelaran Jalan Sehat BUMN Untuk Negeri di Pulau Buru

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:05 WIB

Ribuan Warga Namlea Ramaikan Gelaran Jalan Sehat BUMN Untuk Negeri di Pulau Buru

Ribuan warga kota Namlea tumpah ruah untuk mengikuti gelaran jalan sehat BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero)…

Pegadaian Peringati Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau Buru

Minggu, 18 Agustus 2019 - 11:54 WIB

Pegadaian Peringati Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau Buru

Di hari kemerdekaan ini Pegadaian memberikan bantuan dana CSR dan Bina Lingkungan senilai Rp1,7 miliar di Kabupaten Buru, sebagai rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di 34 Provinsi di…