INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp151,3 triliun atau 1,02 persen terhadap PDB, yang berarti lebih rendah dari 2017 sebesar Rp210 triliun atau 1,55 persen terhadap PDB.
"Defisit Rp151,3 triliun ini lebih kecil dari tahun lalu Rp210 triliun," katanya dalam jumpa pers realisasi perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (14/8/2018)
Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp994,4 triliun atau 52,5 persen dari target Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp1.145,7 triliun atau 51,6 persen dari pagu Rp2.220,7 triliun.
Dari realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp780,05 triliun atau 48,21 persen dari target Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp211,04 triliun atau 76,6 persen dari target Rp275,4 triliun dan hibah Rp3,27 triliun atau 273,2 persen dari target Rp1,2 triliun.
"Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh 14,6 persen, penerimaan negara bukan pajak tumbuh 22,53 persen dan penerimaan hibah tumbuh 273,2 persen," kata Sri Mulyani.
Dari penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp687,17 triliun atau 48,3 persen dari target Rp1.424 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp92,9 triliun atau 47,9 persen dari target Rp194,1 triliun.
Dari realisasi belanja negara, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp697 triliun atau 47,9 persen dari pagu Rp1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp448,6 triliun atau 58,6 persen dari pagu Rp766,2 triliun.
Seperti dilansir Antara, belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja Kementerian Lembaga yang telah mencapai Rp375,9 triliun atau 44,4 persen dari pagu Rp847,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp321,1 triliun atau 52,9 persen dari pagu Rp607,1 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan pemerintah sudah mencapai Rp206,6 triliun atau 63,4 persen dari target Rp325,9 triliun, yang sebagian besar berasal dari pembiayaan utang Rp205,57 triliun atau 51,5 persen dari target Rp399,2 triliun.
Neraca keseimbangan primer dalam periode ini sudah tercatat defisit Rp4,85 triliun, setelah sebelumnya masih tercatat surplus, meski masih lebih baik dibandingkan periode Juli 2017 yang mencatatkan defisit Rp79,15 triliun.
"Selain peniadaan APBN perubahan, defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun hingga mencapai surplus dalam beberapa tahun kedepan, untuk menciptakan APBN yang kredibel," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, ia memastikan, pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan akan terus dilakukan melalui pengelolaan utang secara prudent dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar APBN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber ketidakpastian.
