INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sejumlah negara maju sempat harus merasakan pahitnya kelesuan ekonomi terparah menyusul merebaknya kasus subprime mortgage tahun 2008 silam. Proses pemulihan ekonomi pun sempat berjalan terseok-seok, sehingga daya serap pasar global yang biasanya dimotori oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan negara-negara zona Eropa menurun drastis. Ekonomi negara di belahan dunia lainnya bukannya tak ikut terkena imbas, pasalnya produk mereka tak bisa diserap oleh pasar global yang dimotori Paman Sam dan para sekutunya di Eropa.
Merasa bertanggung jawab sebagai motor ekonomi dunia, plus demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, Bank Sentral AS atau The Federal Reserve mencoba menciptakan stimulus dengan mencetak uang untuk membeli obligasi jangka panjang, termasuk obligasi kredit perumahan. Dengan harapan uang dari pembelian obligasi tersebut bisa digunakan oleh perusahaan untuk dibelanjakan, dan akhirnya ekonomi menjadi bergulir kembali.
Stimulus berupa Quantitative Easing ini tak pelak ikut dirasakan oleh negara-negara berkembang, yang memiliki potensi pertumbuhan yang cukup apik seperti Indonesia. Dana-dana tersebut sempat 'ngendon' di pasar modal Tanah Air, serta negara-negara lainnya di Asia.
Faktanya, ekonomi Amerika Serikat memang bertumbuh. Pemulihan ekonomi AS mulai terlihat sejak tahun 2014, sehingga The Fed yang saat itu dipimpin oleh Ben Bernanke berinisiatif untuk mengurangi stimulus dan memperketat kebijakan moneternya. Langkah menaikkan tingkat suku bunga mulai diambil oleh The Fed pada akhir tahun 2015. Kenaikan tingkat suku bunga secara perlahan terus dilakukan oleh The Fed hingga tahun ini, demi menghindari over heating pada perekonomiannya.
Indikasi pemulihan ekonomi negeri Paman Sam di tahun ini setidaknya terlihat pada inflasi pada Januari 2018 yang tercatat 2,1% year on year (YoY). Lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar yang sebesar 1,9% YoY. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap barang di negara tersebut mulai meningkat. Sementara itu angka pengangguran pun terus menurun. Terakhir, angka pengangguran AS tercatat 4,1%, terendah sejak tahun 2000.
Medio Maret 2018 lalu, The Fed yang kini dinakhodai oleh Jerome Powell kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25% usai rapat pada 20-21 Maret 2018, menjadi 1,5% - 1,75%. Kenaikan suku bunga dilakukan dengan dasar keyakinan pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat pasca reformasi pajak yang digelar oleh Donald Trump, pengeluaran pemerintah yang diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta inflasi.
Sejumlah prediksi menyebut bahwa The Federal Reserve dipastikan masih akan menaikkan suku bunga hingga dua kali lagi pada tahun ini. Pasalnya inflasi diproyeksikan akan bergerak lebih tinggi lagi dari angka kisaran 2%. Sinyal kenaikan suku bunga secara bertahap setidaknya dinyatakan oleh Powell, yang mengatakan bahwa prediksi ekonomi yang menguat sehingga pihaknya akan tetap berada di jalur untuk menaikkan suku bunga secara bertahap.
Dalam “Minutes” atau notulensi pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada April lalu, disimpulkan bahwa semua peserta memproyeksikan bahwa ekonomi AS akan menguat dan inflasi akan naik dalam beberapa bulan ke depan. Sehingga muncul sentimen secara umum bahwa The Fed akan melanjutkan laju kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR).
"Para peserta secara umum melihat berita terkait konsumsi dan pasar tenaga kerja dalam beberapa kuartal terakhir konsisten dengan pertumbuhan yang di atas tren dan kelanjutan penguatan di pasar tenaga kerja," tulis The Fed dalam laporannya seperti dilansir CNBC (14/4). Pasar pun memperkirakan kenaikan FFR selanjutnya akan dilakukan pada Juni dan September 2018. Sementara kemungkinan kenaikan FFR untuk keempat kalinya mencapai 1 banding 4.
Sementara itu kebijakan dan proyeksi berbeda diambil oleh Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB), yang mempertahankan tingkat suku bunga, di tengah tanda-tanda prospek pertumbuhan di kawasan yang kemungkinan melunak.
Tingkat suku bunga acuan ECB untuk pembiayaan utama dan suku bunga untuk fasilitas pinjaman marjinal serta deposito tetap tidak berubah masing-masing pada nol persen, 0,25% dan -0,40%.
Berbicara dari Frankfurt, Presiden ECB Mario Draghi mengatakan "kekuatan yang mendasari" ekonomi zona euro terus mendukung kepercayaan perbankan, di tengah munculnya tanda-tanda "moderasi" dalam beberapa pekan terakhir. Draghi menambahkan masih "banyak tingkat stimulus moneter" yang diperlukan selama beberapa bulan mendatang.
Presiden ECB secara luas diharapkan untuk melangkah hati-hati dan mencoba untuk tidak memberikan arahan eksplisit tentang kapan ECB akan mengakhiri program stimulusnya, yang telah membeli 30 miliar euro obligasi per bulannya. Sebaliknya, sejumlah analis mengatakan bahwa ECB kemungkinan akan menunda keputusan akhir atas pengaturan stimulusnya sampai musim panas.
"Dewan Gubernur memperkirakan suku bunga acuan ECB untuk tetap pada level saat ini untuk jangka waktu yang panjang, melampaui horison pembelian aset bersih," demikian ECB dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, menegaskan arahan jangka panjangnya terkait suku bunga. Kapan ECB akan mengakhiri program stimulusnya merupakan hal yang krusial, karena hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi para investor, waktu bagi bank sentral Benua Biru tersebut untuk meningkatkan level suku bunga acuannya.
Selain Bank Sentral Uni Eropa, Jepang selaku salah satu negara pendonor Indonesia lewat Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) pada April lalu juga menetapkan bahwa pihaknya akan mempertahankan tingkat suku bunganya, sambil menunggu target inflasi di level 2%.
Seperti diharapkan banyak pihak, Bank of Japan masih akan menjaga tingkat suku bunga di minus 0,1% dan tingkat yield surat utang bertenor 10 tahun di level 0%. Keputusan ini tercipta lewat hasil voting yang disetujui oleh delapan anggota dewan gubernur, berbanding satu suara anggota dewan Goushi Kataoka yang menyatakan ketidaksepakatannya.
Dalam kajian per kuartal, BOJ menetapkan perkiraan inflasi untuk tahun fiskal berikutnya tidak berubah dari tiga bulan sebelumnya, pada level 1,8%. Bank Sentral Jepang juga menetapkan proyeksi inflasi 1,8% untuk tahun fiskal berikutnya yang berakhir pada Maret 2021, menggarisbawahi pandangannya bahwa penguatan proses pemulihan ekonomi akan membantu mempertahankan pertumbuhan sesuai target.
Namun demikian BoJ juga dipaksa untuk mengevaluasi beberapa kali kerangka waktu penetapan kebijakan baru terkait suku bunganya, menyusul tingkat inflasi yang melemah. Para analis, seperti dilansir Reuters, mengkritik pihak bank sentral yang terlalu optimis dengan proyeksi terbarunya yang dibuat pada Januari lalu, yang menyebutkan target inflasi akan tercapai pada tahun fiskal 2019.
"Perekonomian Jepang diperkirakan akan terus berkembang moderat," kata BOJ dalam laporan kuartalan, tetap berpegang pada pandangan optimisnya tentang pertumbuhan. "Momentum untuk mencapai target harga tetap dipertahankan, tetapi (memang) minim dorongan," lanjut BoJ. Yang jelas, dampak kenaikan US Treasury yield akan berdampak pada kebijakan BOJ yang membatasi suku bunga jangka panjang Jepang sekitar nol persen.
Terlepas dari upaya dua bank sentral utama dunia yang mencoba mempertahankan tingkat suku bunganya, Indonesia masih tetap terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat.
Di dalam negeri, Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia yang baru segera memutuskan untuk mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan tambahan pada Rabu, 30 Mei 2018. dilansir BI dalam keterangan resminya, RDG Bulanan tambahan ini akan membahas kondisi ekonomi dan moneter terkini serta prospek ke depan. Sebelumnya Perry Warjiyo memang membuka peluang untuk menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) lebih cepat dari jadwal bulanan yang telah disusun sebelumnya untuk menentukan kenaikan tingkat suku bunga acuan (BI 7days Reverse Repo Rate).
Dan seperti dugaan banyak kalangan, pada akhir Mei 2018, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan 7 Days Repo rate. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility (DF) sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, berlaku efektif tanggal 31 Mei 2018.
Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.
“Bank Indonesia meyakini kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan cukup baik dan kuat. Tekanan terhadap stabilitas sejak awal Februari lebih karena tren kenaikan suku bunga AS dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan kebijakan AS dan sejumlah risiko geopolitik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengkalibrasi perkembangan baik domestik maupun global untuk memanfaatkan masih adanya ruang untuk kenaikan suku bunga secara terukur,” demikian Agusman.
Keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari langkah kebijakan jangka pendek Bank Indonesia yang memprioritaskan kebijakan moneter pada stabilitas khususnya untuk nilai tukar rupiah.
Yang pertama, kata Agusman, merupakan respons kebijakan suku bunga akan tetap ditempuh secara pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%.
Berikutnya intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas dan di pasar surat berharga negara (SBN) terus dioptimalkan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang. Berikutnya strategi operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antar bank.
Masih menurut Agusman, tekanan terhadap stabilitas khususnya nilai tukar Rupiah lebih karena perubahan kebijakan di AS yang berdampak ke seluruh negara, termasuk Indonesia. “Semakin membaiknya perekonomian dan meningkatnya inflasi di AS akan mendorong peningkatan suku bunga the Fed, yang oleh sebagian pelaku pasar keuangan diperkirakan dapat lebih agresif menjadi 4 kali kenaikan dalam tahun ini,” ujarnya.
Kenaikan suku bunga yang lebih tinggi juga disebabkan oleh defisit fiskal pemerintah AS yang diperkirakan akan mencapai sekitar 4% dari PDB tahun ini dan 5% tahun 2019. Kedua perubahan kebijakan AS tersebut telah memicu kenaikan yield US Treasury Bond dan penguatan mata uang dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Ketidakpastian global juga meningkat sehubungan dengan ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok, serta beberapa ketegangan geopolitik regional.
Berbagai faktor global tersebut tak ayal telah memicu pembalikan modal asing (capital outflow) dan memberikan tekanan pada pasar keuangan di negara maju dan EMEs, termasuk Indonesia, baik penurunan harga saham, meningkatnya yield obligasi, maupun melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS. “Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat terhadap tekanan eksternal pada saat ini sebagaimana ditunjukkan pula pada periode-periode tekanan global sebelumnya,” tegasnya. (Dhiyan W Wibowo)