FPKSI Minta Pemerintah Tak Perlu Banyak Proteksi Industri Keramik Nasional

Oleh : Ridwan | Selasa, 24 Juli 2018 - 11:38 WIB

Pekerja di pabrik keramik (Ist)
Pekerja di pabrik keramik (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia (FPKSI) meminta pemerintah khususnya Kementerian terkait untuk tidak terlalu banyak memproteksi industri keramik.

"Pemerintah seharusnya tidak terlalu banyak proteksi buat segala hal, seharusnya dilepas saja agar memberikan kompetisi antara impor dan industri," ungkap Triyogo selaku Ketua Umum FPKSI di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah memproses pengajuan safeguard yang diajukan oleh Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) terkait impor keramik yang semakin menggerus ceruk pasar keramik nasional. 

Menurut Triyogo, membanjirnya produk impor keramik justru menandakan tidak berdayanya produsen keramik nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia yang semakin besar. 

"Ukuran dan kualitas produk lokal keramik belum bisa memenuhi standar permintaan pasar atau trend penggunaan keramik yang ada di Indonesia (ukuran 60cm x 60cm keatas).
Harus disadari bahwa trend pengguna keramik sudah bergeser dari keramik yang diglasir menjadi 
porselen," terangnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini produsen keramik dalam negeri masih menggunakan peralatan dan sistem jaman jadul yang masih memproduksi keramik glasur, sedangkan tren dunia sudah menggunakan keramik poles. 

"Industri-industri semacam ini yang seharusnya pemerintah dukung, bagaimana keramik glasur menuju keramik poles dimana tren dunia sudah sudah menggunakan keramik poles," imbuh Triyogo. 

Namun, ia mengakui bahwa Indonesia masih mempunyai permasalahan terkait bahan baku.  "Ini yang harusnya pemerintah berikan fiskal untuk investor yang akan berinvestasi di dalam pengolahan bahan baku poles. Namun memang belum ada investor yang diberikan insentif fiskal tadi," kata Triyogo. 

Sementara itu, Sekjen FPKSI, Daniel Hendra menilai pemberlakuan safeguard terhadap impor keramik tidak mendidik. Pasalnya, produsen keramik dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. 

"Marketnya itu besar sekali, kenapa harus dilindungi. Harusnya produsen dalam negeri meningkatkan kapasitas produksinya agar bisa memenuhi kebutuhan pasar terutama untuk produk unglazed dengan ukuran 60x60cm keatas," jelas Daniel.

Menurutnya, trend kenaikan import sebesar 21% terjadi karena adanya permintaan dari pasar domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh pabrik dalam negeri dan hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh beberapa pabrik di dalam negeri. 

Terkait harga, menurut Daniel, dipasaran harga keramik dalam negeri masih bisa bersaing dibanding dengan keramik impor. “Selain kenaikan harga bahan baku di China melambungnya harga dolar AS turut membuat tingginya harga beli percelain tiles impor," imbuhnya.

Daniel menerangkan, Safeguard bisa saja dilakukan apabila indutri dalam negeri bisa memenuhi seluruh kebutuhan domestik. "Selama hal itu belum terlaksana, kiranya pemerintah dapat mempertimbankan untuk menunda langkah-langkah pengamanan. Mengingat industri dalam negeri telah menikmati perlindungan sebelumnya tanpa mencoba untuk mengembangkan produk sejenis secara signifikan. Kalau safeguard diberlakukan nanti ujung-ujungnya para pengguna keramik yang merugi, karena harga akan merambat naik," tutup Daniel Hendra.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito

Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:39 WIB

Kabar Gembira! Gugus Tugas: Wilayah Zona Hijau Telah Mencapai 99 Daerah

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan kabar gembira terkait jumlah wilayah yang berstatus zona hijau telah mencapai 99 daerah.

Gerbang tol Pandaan

Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:29 WIB

Wih...Tol Pandaan-Malang Raih Sertifikat Green Toll Road Indonesia

Pembangunan Tol Pandaan-Malang dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan berkelanjutan sejak tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan.

Bank DKI tetap mampu terus mengeksplorasi potensi yang dimiliki serta terus berinovasi secara digital sehingga dapat menghadirkan paradigma baru bagi warga DKI Jakarta

Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:24 WIB

Keren! Kinerja Layanan Bank DKI Terbaik di Kategori BPD

Jakarta-Konsistensi Bank DKI dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya mendapatkan apresiasi sebagai pelayanan terbaik di kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Diskusi Big Data secara daring (Doc: Wahdah Institut)

Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:12 WIB

Peranan Big Data Seperti Apa Ini Ulasannya

Perkembangan teknologi seakan tidak bisa dihindari lagi. Berkat dorongan inovasi dan pengalaman yang panjang, teknologi diharapkan dapat menjadi jawaban untuk membuat hidup manusia menjadi lebih…

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati

Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:11 WIB

Wacana Merger Bank Syariah, INDEF: Konsolidasi Harus Tepat dan Hati-hati

Peneliti senior INDEF, Enny Sri Hartati, menganggap bahwa konsolidasi perbankan BUMN harusnya sudah dilakukan sejak dahulu di Indonesia. Namun hingga saat ini tidak pernah direalisasikan oleh…