INDUSTRY.co.id - Dirut PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto menilai implementasi proyek-proyek infrastruktur termasuk kelistrikan memerlukan kepemimpinan yang kuat.
"Dalam hal ini perlu aksi nyata pemerintah untuk mengimplementasikan proyek agar tepat sasaran dan sesuai target," katanya dalam rilis di Jakarta, Senin (28/11/2016).
Ia mengapresiasi langkah Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyesuaikan target proyek pembangkit 35.000 MW menjadi 19.000 MW pada 2019.
Menurut dia, penyesuaian tersebut memberikan kepastian pelaku usaha dan birokrasi bahwa program berjalan dengan target yang disesuaikan.
Heru mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapinya sebagai salah satu produsen listrik swasta (independent power producers/IPP).
Ia mengatakan, reformasi regulasi dan perizinan sektor energi memang berjalan relatif baik pada 2015.
"Namun, implementasinya praktis tertunda hampir sepanjang 2016 karena masalah sinkronisasi kebijakan antarsektor, serta antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Menurut dia, dua kendala besar yang dihadapi proyek infrastruktur termasuk pembangkit adalah kesesuaian RTRW yang tercantum dalam UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dengan peraturan daerah dan kesesuaian kontrak pembelian listrik (power purchase agreement/PPA) dengan Peraturan BI No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembayaran Dalam Rupiah.
Sementara, PPA yang ditandatangani Oktober 2015 baru bisa selesai direvisi pada September 2016.
Ia memperkirakan kendala-kendala serupa akan tetap menghadang implementasi proyek-proyek lainnya.
Sementara itu, kendala klasik seperti pengadaan lahan dan pembiayaan masih akan tetap menjadi momok utama.
Heru juga mengingatkan tugas pemerintah tidak sebatas menerbitkan peraturan dan terobosan perizinan, tapi juga memastikan implementasinya.
Walaupun 60 persen sumber pendanaan infrastruktur diharapkan dari sektor swasta, namun pemerintah tetap memegang komando kepemimpinan pembangunan infrastruktur.
"Justru kepemimpinan pemerintah dalam mengawal proyek insfrastruktur swasta lebih diuji, dari pada bila dibandingkan dengan proyek yang menggunakan sumber pembiayaan negara. Tantangan terbesar pemerintah adalah merubah paradigma untuk harus mengikhlaskan proyek yang menarik secara keuangan kepada swasta dan hanya fokus pada proyek-proyek yang layak secara ekonomis," ujarnya.
Ia mengusulkan pemerintah memberikan bonus bagi IPP yang mampu menurunkan tingkat emisi di bawah angka tertentu dan menyelesaikan konstruksi lebih cepat dari target "commercial operational date" (COD).
Di samping itu, Heru juga mendorong pemerintah secara serius memperhatikan sumber daya manusia, sehingga program kelistrikan Presiden Jokowi tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk membangun manusia Indonesia.
"Inilah kesempatan terbesar Indonesia untuk secara cepat dan sistematis meningkatkan kualitas SDM secara teknis dan nonteknis," ujarnya.
Menurut dia, walaupun Indonesia memiliki bonus demografi berupa jumlah angkatan kerja hingga 125 juta orang pada 2016, namun 49 persen di antaranya adalah lulusan SD dan hanya delapan persen lulusan perguruan tinggi.
Sementara dari angka pengangguran yang berjumlah 7,5 juta orang, ternyata 25 persen di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi dan 40 persen adalah lulusan sekolah kejuruan dan diploma.
"Mereka inilah sasaran utama peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan infrastruktur nasional," paparnya.(iaf)
