Kemenaker Catat Jumlah TKA di RI Ada 85.974 Orang di 2017

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 18 Mei 2018 - 10:10 WIB

Ilustrasi TKA
Ilustrasi TKA

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia mencapai 85.974 orang hingga akhir 2017.

“Jumlah tenaga kerja asing ke Indonesia tertinggi pada industri jasa yang menempati posisi pertama dari total 85.974 TKA tersebut,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Maruli Hasoloan, Kamis (17/5/2018).

Ia mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut cukup signifikan jika dibanding lima tahun lalu. Pada 2013, totalnya mencapai 70.120 orang, 2014 naik jadi 73.624 orang, 2015 mencapai 77.149 orang, serta di 2016 mencapai 80.375 orang tenaga kerja asing.

“Pertama ada sektor jasa 52.633 orang. Kemudian posisi kedua ada pada industri dengan jumlah TKA sebanyak 30.625 orang, dan terakhir ada di sektor pertanian dan maritim dengan jumlah TKA sebanyak 2.716 orang," ujarnya.

Sementara itu, Maruli mengungkapkan setidaknya sudah ada 1.600 TKA yang dipulangkan dari Indonesia sepanjang 2016 hingga 2017 dengan melalukan deportasi pada TKA yang dianggap melanggar ketentuan.

"Selama 2016-2017, kurang lebih 1.600 orang tenaga kerja asing kita deportasi. Artinya mereka tidak mematuhi aturan yang ada di Indonesia tadi. Banyak macam pelanggaran dan kita melakukan tindakan deportasi gitu. Kalau untuk 2018 belum dong, kan laporannya akhir tahun," tandas Maruli.

Sementara itu DPR menyatakan satuan tugas (satgas) tenaga kerja asing (TKA) yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan langkah yang diambil pemerintah menyusul maraknya serbuan TKA.

"Iya, ini memang rekomendasi Komisi IX. Jadi sebenarnya kami punya panitia kerja (panja) dulu ya di 2016, tapi karena dianggap ada tim pengawasan orang asing (timpora), maka dianggap tidak boleh satgas," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di kantor Kemenaker, Jakarta Kamis, (17/5/2018).

Namun demikian, sambungnya, periode 2016 sampai 2018, DPR melihat banyak sekali wacana membentuk panitia khusus (pansus), angket. Sehingga akhirnya ditegaskan bahwa satgas harus jalan.

"Tidak bisa tidak. Maka kita buat satgas dengan kementerian dan lembaga dan kita tunggu kerjanya," ucap Dede

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perdagangan saham di IDX (Rizki Meirino/Industry.co.id)

Jumat, 05 Juni 2020 - 07:40 WIB

Menurun, PT PP Properti Tbk Hanya Cetak Pendapatan Rp357,91 Miliar Hingga Maret 2020

Emiten infrastruktur PT PP Properti Tbk (PPRO) cetak pendapatan usaha sebesar Rp357,91 miliar hingga periode 31 Maret 2020 turun dibandingkan pendapatan usaha Rp428,79 miliar di periode sama…

Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali

Jumat, 05 Juni 2020 - 07:30 WIB

Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat menjelang pelaksanaan kebijakan new normal…

Ilustrasi Pergerakan Saham

Jumat, 05 Juni 2020 - 07:25 WIB

Kinerja Oke! PT Sat Nusapersada Tbk Meroket Bukukan Laba USD3,11 Juta hingga Maret 2020

PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar USD3,11 juta hingga periode 31 Maret 2020 naik tajam dari laba USD166,29…

Ilustrasi jamaah masjid

Jumat, 05 Juni 2020 - 07:19 WIB

MUI Bolehkan Kembali Sholat Jum'at di Masjid

Tempat ibadah akan dibuka termasuk masjid untuk menjalankan sholat lima waktu terutama sekali sholat Jum'at yang wajib dikerjakan di masjid.

Ilustrasi perdagangan pialang saham berjangka

Jumat, 05 Juni 2020 - 07:06 WIB

Marak Corona, PT Indosterling Technomedia Tbk Melantai di BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan emiten baru yakni PT Indosterling Technomedia Tbk yang resmi mencatatkan sahamnya melalui proses penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering…