Kemenaker Catat Jumlah TKA di RI Ada 85.974 Orang di 2017

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 18 Mei 2018 - 10:10 WIB

Ilustrasi TKA
Ilustrasi TKA

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia mencapai 85.974 orang hingga akhir 2017.

“Jumlah tenaga kerja asing ke Indonesia tertinggi pada industri jasa yang menempati posisi pertama dari total 85.974 TKA tersebut,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Maruli Hasoloan, Kamis (17/5/2018).

Ia mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut cukup signifikan jika dibanding lima tahun lalu. Pada 2013, totalnya mencapai 70.120 orang, 2014 naik jadi 73.624 orang, 2015 mencapai 77.149 orang, serta di 2016 mencapai 80.375 orang tenaga kerja asing.

“Pertama ada sektor jasa 52.633 orang. Kemudian posisi kedua ada pada industri dengan jumlah TKA sebanyak 30.625 orang, dan terakhir ada di sektor pertanian dan maritim dengan jumlah TKA sebanyak 2.716 orang," ujarnya.

Sementara itu, Maruli mengungkapkan setidaknya sudah ada 1.600 TKA yang dipulangkan dari Indonesia sepanjang 2016 hingga 2017 dengan melalukan deportasi pada TKA yang dianggap melanggar ketentuan.

"Selama 2016-2017, kurang lebih 1.600 orang tenaga kerja asing kita deportasi. Artinya mereka tidak mematuhi aturan yang ada di Indonesia tadi. Banyak macam pelanggaran dan kita melakukan tindakan deportasi gitu. Kalau untuk 2018 belum dong, kan laporannya akhir tahun," tandas Maruli.

Sementara itu DPR menyatakan satuan tugas (satgas) tenaga kerja asing (TKA) yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan langkah yang diambil pemerintah menyusul maraknya serbuan TKA.

"Iya, ini memang rekomendasi Komisi IX. Jadi sebenarnya kami punya panitia kerja (panja) dulu ya di 2016, tapi karena dianggap ada tim pengawasan orang asing (timpora), maka dianggap tidak boleh satgas," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di kantor Kemenaker, Jakarta Kamis, (17/5/2018).

Namun demikian, sambungnya, periode 2016 sampai 2018, DPR melihat banyak sekali wacana membentuk panitia khusus (pansus), angket. Sehingga akhirnya ditegaskan bahwa satgas harus jalan.

"Tidak bisa tidak. Maka kita buat satgas dengan kementerian dan lembaga dan kita tunggu kerjanya," ucap Dede

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Chubb General Insurance Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi layanan klaim inovatif telepon seluler di Indonesia bernama Chubb Mobile Assistance pada Senin (4/12)

Selasa, 21 Mei 2019 - 17:29 WIB

Chubb Gandeng Airy Hadirkan Asuransi Perjalanan

PT Chubb General Insurance Indonesia (Chubb) hari ini mengumumkan kerja sama penyediaan asuransi perjalanan dengan Airy, salah satu perusahaan Accommodation Network Aggregator (ANO) terkemuka…

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM, Brigjen Pol Reinhard Silitonga

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:31 WIB

Direktorat Jenderal HKI Tutup Ratusan Portal E-Dagang Bermasalah

Jakarta - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementrian Hukum - HAM melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menutup ratusan portal e-Dagang bermasalah yang…

Hoshinoya Guguan

Selasa, 21 Mei 2019 - 14:45 WIB

Resort Pemadian Air Panas Mewah di Taiwan, Hoshinoya Guguan Akan Resmi Dibuka pada 30 Juni 2019

Perusahaan Manajemen Hotel Terkemuka, Hoshino Resorts akan segera membuka HOSHINOYA di Guguan wilayah pemandian air panas yang terletak di pinggiran kota Taichung, Taiwan, pada 30 Juni 2019…

Tiga Fitur Unggul Baru digibank by DBS dari KTA Hingga Transfer Valas

Selasa, 21 Mei 2019 - 14:20 WIB

Tiga Fitur Unggul Baru digibank by DBS dari KTA Hingga Transfer Valas

Tiga Fitur Unggul Baru digibank by DBS dari KTA Hingga Transfer Valas

Christopher Gultom, Chief Credit Officer & Co-Founder Akseleran

Selasa, 21 Mei 2019 - 14:17 WIB

Pinjaman Online Akseleran ke Merchant Tokopedia Tumbuh Positif

Untuk sektor mikro, Akseleran memfasilitasi pinjaman online untuk merchant Tokopedia dengan rata-rata jumlah pinjaman sebesar Rp10 juta hingga Rp200 juta.